Menghitung Kans Dua Djoko

Jakarta - Menjelang tutup tahun ini, isu pergantian Panglima TNI kembali memanas. Tokoh yang menghembuskannya pun bukan sembarangan, tapi Presiden SBY dan Ketua DPR Agung Laksono langsung. Dalam pertemuan informal mereka Jumat pekan lalu (23/12/2005) PR lama pemerintah itu merupakan salah satu materi pembicaraan. Agung menagih usulan nama calon pengganti Jenderal Endriartono Sutarto terkait tuntasnya penyerahan dan pemusnahan senjata api milik GAM yang dijadwalkan jatuh 31 Desember 2005. Demiliteritasi merupakan salah satu butir utama kesepakatan RI-GAM di Helsinki 15 Agustus lalu. Dengan tujuan memastikan keberhasilan tahap awal penentu masa depan terminasi konflik bersenjata di NAD, SBY memperpanjang masa tugas Tarto hingga prosesnya dianggap selesai. Berdasar UU TNI No.34/2004, ada empat nama calon Panglima TNI. Yaitu KSAD Jenderal Djoko Santoso, KSAU Marsekal Djoko Suyanto, KSAL Laksamana Slamet Subijanto dan mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Tapi satu nama saja yang nanti akan dimintakan persetujuan ke DPR-RI sebagaimana Presiden sendiri nyatakan. "Presiden mengusulkan hanya satu orang. Itu tidak mudah," ujar SBY. Memang tidak mudah mencari pengganti Tarto. Ia cerdas dan strategik. Banyak pihak segan atas konsistensi Tarto mereformasi TNI dan cepat tanggap menjalankan pengamanan. Karena inilah, baik Presiden Megawati maupun SBY memperpanjang masa jabatan jenderal yang sebenarnya telah memasuki usia pensiun dua tahun lalu itu. Bila merujuk konstelasi yang ada, ada dua kandidat yang dianggap berpeluang besar menggantikan Tarto. Mereka adalah KSAD Jenderal Djoko Santoso dan KSAU Marsekal Djoko Suyanto. Lalu bagaimana dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu? Yang perlu dicatat, April depan usia jenderal kelahiran Palembang 21 April 1950 ini sudah memasuki masa pensiun. Namanya sendiri moncer sejak 2003 sebagai calon Panglima TNI masa depan. Namun sebuah sumber di TNI menyebutkan, jika seorang jenderal nonjob selama 6 bulan, sungguh sulit baginya untuk turut meramaikan bursa Panglima TNI. Nah, kebetulan saat ini Ryamizard sudah lebih 6 bulan tidak punya kursi.Sosok Djoko Santoso disebut-sebut sebagai calon kuat Panglima TNI, beberapa jam setelah dilantik SBY menggantikan Ryamizard sebagai KSAD pada 23 Februari 2005. Jenderal kelahiran Solo, 8 September 1952 ini dinilai memenuhi semua syarat menjadi Panglima TNI. Namanya mulai mencuat karena berhasil saat bertugas memimpin Komando Pengendalian dan Pemulihan Keamanan di Maluku. Dia juga pernah menduduki pos Wakil KSAD (2003-2005) dan Pangdam Jaya (Mei-Oktober 2003). Tiga posisi terakhir membuatnya memiliki penguasaan teritorial mumpuni. Djoko juga satu dari sedikit tentara intelek. Di luar AKABRI (1975), Seskoad (1990), ia mengantongi gelar sarjana S1 FISIP (1994) dan S2 Menajemen (2000). Di samping kedekatannya secara pribadi dengan SBY, Santoso rupanya termasuk "golongan putih" di mata kalangan aktivis HAM. Faktor ini merupakan poin tersendiri sebab sejalan dengan visi SBY mengembalikan citra TNI yang tidak sekadar professional, melainkan juga dihormati dan disegani semua kalangan dari dalam dan luar negeri. Adalah mantan KSAU Marsekal Chappy Hakim yang pertama menyebut KSAU Marsekal Djoko Suyanto sebagai calon Panglima TNI. Tidak lama setelah Presiden melantik Suyanto sebagai KSAU, Chappy mengingatkan kursi Panglima TNI kali ini merupakan giliran AU. "Tagihan" itu bisa dimaklumi. Di dalam UU TNI No.34/2004 memang ada klausul yang menyatakan bahwa posisi Panglima TNI hendaknya dijabat secara bergilir oleh AD, AL dan AU. Secara berurutan AL (Widodo AS) dan AD (Endriartono Sutarto) sudah dapat gilirannya. Tapi menurut Presiden, klausul tersebut sama sekali tidak bersifat mengikat. "Jabatan Panglima TNI dapat (penekanan intonasi kata "dapat") diangkat secara bergantian. Tidak harus. Ini adalah urusan bagaimana orang dipercaya karena komitmennya, merit system-nya, integritas kepribadiannya, kemampuan, pengalaman dan pemahamannya atas konstitusi yang berlaku di negara kita," tandasnya pada tanggal 23 Desember.Lagi pula ada masalah psikologis yang bisa jadi menghambat laju Djoko Suyanto menuju kursi Panglima TNI. Yakni keterlibatan sejumlah petinggi AU dalam pemberontakan G30S/PKI 1965. Melihat posisi dua orang Djoko dikaitkan dengan pernyataan Presiden di atas, nampaknya Djoko Santoso punya peluang lebih besar dibanding Djoko Suyanto. Namun kemungkinan ada kejutan dari Presiden pertengahan Januari nanti. Misalnya menghapus "kutukan" turunan AU di atas. Atau memperpanjang masa jabatan mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Siapa pun nanti yang akan dimintakan persetujuan ke DPR-RI sebagai sebagai Panglima TNI, Presiden memperingatkan para perwira TNI "pendukung" dua Djoko untuk tidak menarik persoalan ini ke ranah politik. "Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasar kepentingan organisasi. Tidak karena unjuk rasa segera berhentikan panglima dan angkat yang baru. Ini pembelajaran yang baik bagi para perwira di TNI bahwa ini bukan urusan politik. Keliru kalau terpengaruh atau tergoda kalau masuk dalam wilayah politik. Pegang teguh etika keprajuritan," tegas SBY. (nrl/)