Round-Up

Nazaruddin Hirup Udara Bebas, Status 'Justice Collaborator' Jadi Bola Panas

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 19 Jun 2020 08:15 WIB
Muhammad Nazaruddin menjadi saksi sidang kasus korupsi Hambalang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5). Nazaruddin bersaksi untuk terdakwa Choel Mallarangeng.
Potret Muhammad Nazaruddin saat memberikan kesaksian di sidang (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Sementara itu, mengenai JC disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disebutkan dalam UU itu bila JC adalah Saksi Pelaku.

Berdasar Pasal 1 ayat 2 disebutkan Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Disebutkan pula mengenai adanya 'keistimewaan' untuk Saksi Pelaku, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 10A ayat 1 dan 3 UU 31 Tahun 2014 itu. Berikut bunyinya:

Pasal 10A
(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. keringanan penjatuhan pidana; atau
b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana

Selain dalam UU itu ada pula rujukan mengenai JC pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau Whistleblower dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama atau Justice Collaborator di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA itu disebutkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pada angka 9 SEMA itu disebutkan sebagai berikut:

Pedoman untuk menemukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana;
c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Halaman

(aan/dhn)