Round-Up

Nazaruddin Hirup Udara Bebas, Status 'Justice Collaborator' Jadi Bola Panas

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 19 Jun 2020 08:15 WIB
Muhammad Nazaruddin menjadi saksi sidang kasus korupsi Hambalang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5). Nazaruddin bersaksi untuk terdakwa Choel Mallarangeng.
Potret Muhammad Nazaruddin saat memberikan kesaksian di sidang (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Mengenai status Nazaruddin sebagai Justice Collaborator (JC), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya argumen berbeda.

KPK menegaskan tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC. Plt Jubir KPK Ali Fikri menyebut pihaknya menerbitkan surat keterangan bekerja sama dengan Nazaruddin pada 2014 dan 2017.

"KPK pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017 menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M Nazaruddin karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan, dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, perkara pengadaan e-KTP di Kemendagri, dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum, serta atas dasar M Nazaruddin telah membayar lunas denda ke kas negara," papar Ali.

"Dengan demikian, surat keterangan bekerja sama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M Nazaruddin sebagai justice collaborator (JC)," sambung dia.

Ali kembali menyatakan KPK tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC. Sebab, saat Nazaruddin bekerja sama menguak sejumlah kasus, perkara yang menjeratnya telah berkekuatan hukum tetap.

"Kami sampaikan kembali bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat ketetapan JC untuk tersangka MNZ. Benar kami telah menerbitkan dua surat keterangan bekerja sama yang bersangkutan tahun 2014 dan 2017 karena telah bekerja sama pada pengungkapan perkara, dan perlu diingat saat itu dua perkara MNZ telah inkrah," sebut Ali.

Bahkan, KPK mengaku beberapa kali menolak permintaan rekomendasi yang diajukan terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang M Nazaruddin untuk mendapatkan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat. KPK meminta Ditjen Pas lebih selektif dalam memberikan hak-hak warga binaan kepada terpidana kasus korupsi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4