MPR Sepakat Hentikan Sementara Pembahasan RUU HIP

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 21:12 WIB
Menjelang aksi 22 Mei, penjagaan di gedung DPR/MPR/DPD diperketat. Sejumlah petugas dari TNI dan kepolisian berjaga di pintu masuk. Gerbang depan juga digembok.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan pimpinan MPR RI sepakat dengan pemerintah untuk menghentikan sementara pembahasan RUU-HIP.

Pimpinan MPR juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan waktu penundaan ini untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Kata Bamsoet, pandangan dan sikap MPR yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini sebuah undang-undang teknis yang berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan fungsi dan tugas sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP dan MPR.

"Bukan mengutak-ngatik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

Hal itu diucapkannya usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta. Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.

Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan, untuk urusan ideologi tidak boleh ada keragu-raguan. "Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme," tegas Bamsoet.

Pimpinan MPR, lanjut dia, meminta kepada pemerintah dan DPR agar nama dan substansi hukum dari RUU Haluan Ideologi Pancasila jika ingin diteruskan pembahasannya, harus diubah dan kembali kepada tujuan awal.

Lalu kebutuhan hukum tentang tugas pembinaan ideologi Pancasila dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan menghapus seluruh tafsir-tafsir yang ada dalam pasal-pasal RUU tersebut yang telah menimbulkan polemik dan penolakan publik.

"Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR RI," tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, pimpinan MPR RI juga dalam waktu dekat akan melanjutkan Safari Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa, intelektual, cendikiawan, dan organisasi kemasyarakatan.

"Ini dilakukan untuk menyerap sekaligus menguatkan solidaritas kebangsaan. Sehingga bisa memberikan kesejukan dan menjaga suasana kebatinan rakyat agar tak terus-menerus dirundung gonjang ganjing politik," urai Bamsoet.

Ketua MPR RI ini menambahkan, rapat pimpinan MPR RI juga membahas berbagai persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2020 di Gedung Nusantara. Diharapkan Presiden dan Wakil Wakil Presiden beserta pimpinan MPR, DPR dan DPD RI serta pimpinan lembaga tinggi lainnya bisa hadir secara fisik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Dalam Rapim dilakukan pula pematangan konsep pembentukan Majelis Syuro Sedunia yang digagas MPR RI. Sampai saat ini belum ada forum yang memfasilitasi MPR yang ada di seluruh dunia dalam bertukar pikiran seputar konstitusi," ujarnya.

"Kesuksesan pembentukan Majelis Syuro Sedunia tak hanya akan membuat MPR RI mencatatkan tinta emas dalam pergaulan politik dunia, melainkan juga akan membuat nama Indonesia semakin terangkat dan diakui dunia," pungkas Bamsoet.

(prf/ega)