.webp)
Pusat Informasi Maritim (Pusinformar) TNI berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dalam rangka koordinasi dan berbagi informasi bidang maritim, pada Rabu (17/6/2020). Kepala Pusinformar TNI Laksamana Pertama Andy Abdul Aziz bersama delapan orang jajarannya diterima Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo.
"Semoga kerja sama ini bisa terus terjalin melalui forum diskusi seperti ini sehingga kita bisa bersinergi untuk negeri ini," ujar Agus dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2020).
Dalam agenda pertemuan itu, Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut Hengki Angkasawan yang mendampingi DirjenHubla mengatakan bersedia untuk berbagi informasi dengan Pusinformar TNI, salah satunya mengenai data tracking kapal melalui Marine Command Centre. Ia turut menjelaskan persiapan implementasi traffic separation scheme (TSS) pada Selat Sunda dan Selat Lombok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga siap bertukar data dengan Pusinfomar TNI, di mana kami memilki data AIS, data VTS, data tracking kapal yang bisa dimonitor melalui Marine Command Center (MCC) ataupun database kapal sehingga kita bisa memanfaatkan informasi yang dimiliki masing-masing," imbuh Hengki
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad yang juga hadir dalam pertemuan menjelaskan ihwal tupoksi Direktorat KPLP dan implementasi pengawasan serta penegakan hukum di bidang pelayaran, termasuk regulasi serta dukungan personil dan armada kapal patroli KPLP. Ia menyatakan pihaknya siap mendukung Pusinfomar.
"Kami siap mendukung dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pusinfomar TNI sehingga sinergitas dan kolaborasi yang baik dapat terwujud," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kapusinfomar TNI Laksamana Pertama Andy Abdul Aziz mengatakan kolaborasi dan koordinasi dengan stakehokder terkait merupakan hal penting bagi instansinya. Koordinasi dengan Hubla, kata dia, diharapkan dapat menjadi forum untuk saling berbagi dan mendapatkan masukan.
Sementara itu, Wakil Pusinfomar TNI Kolonel Laut (P) Arif Badrudin memaparkan tentang Pantauan Situasi Umum Perairan dan Yurisdiksi Nasional Indonesia, mencakup lingkungan strategis, pantauan dan analisis Pusinfomar TNI terkait anomali kapal di perairan teritorial Indonesia.
Arif mengharapkan dapat menjalin kerja sama dengan Ditjen Hubla, khususnya dalam berbagai informasi, update data entry permit bagi kapal-kapal asing yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia, serta konfirmasi data kapal-kapal yang diduga melakukan tindakan tidak wajar (anomali) di perairan Indonesia.
(mul/mpr)
