Guru Besar UGM Lulus Jadi Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 13:10 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Dokumentasi Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sudjito SH MSi, dinyatakan lulus menjadi anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2020-2023. Sudjito merupakan guru besar di bidang hukum.

"Dengan ini menyatakan bahwa Guru Besar di bawah ini dinyatakan lulus Hasil Akhir, yaitu Prof Sudjito SH MSi," demikian bunyi petikan keputusan Pansel Dewan Etik, atas nama Ketua Pansel Dewan Etik, Sekretaris M Guntur Hamzah yang dikutip detikcom, Kamis (18/6/2020).

Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjito SH MSiGuru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sudjito SH MSi (Foto: Istimewa)

Sudjito menyelesaikan pendidikan SH dari FH UGM pada 1979. Adapun untuk gelar MSi juga dari UGM pada 1997. Sedangkan gelar doktor dari Undip pada 2005. Berikut ini beberapa buku karyanya:

- Hukum dan Kebangsaan, Kemasyarakatan, Keadilan, Keadaban, tahun 2019.
- Keberkahan Hukum: Harapan dan Realitas Kehidupan Manusia, tahun 2019
- Analisis dan Refleksi Yuridis Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia, tahun 2017
- Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu, tahun 2017
- HUKUM PROGRESIF "Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai nilai Pancasila", tahun 2012

Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Hakim Konstitusi, yaitu terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat.

Dewan Etik bersifat tetap dengan masa jabatan tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Dewan Etik berhak menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran ringan. Dewan Etik juga berhak mengusulkan kepada MK untuk membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali dan mengusulkan pembebastugasan hakim terlapor atau hakim terduga tersebut.

(asp/dhn)