ADVERTISEMENT

KPK Tak Pernah Beri Nazaruddin Status Justice Collaborator tapi 'Bekerja Sama'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 10:15 WIB
Muhammad Nazaruddin menjadi saksi sidang kasus korupsi Hambalang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5). Nazaruddin bersaksi untuk terdakwa Choel Mallarangeng.
Potret M Nazaruddin saat memberikan kesaksian mengenai kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disebutkan dalam Pasal 34A ayat 1 dan 3 aturan itu sebagai berikut:

Pasal 34A
(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

(3) Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT