.webp)
Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said melarang pengurus PMI mencampuradukkan kegiatan kemanusiaan dengan kegiatan politik. Dia mengingatkan para anggotanya menjaga kredibilitas organisasi PMI agar senantiasa dipercaya masyarakat.
Sudirman mengatakan banyak daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Menurutnya, sejumlah pengurus PMI mungkin saja akan ada yang dicalonkan oleh partai politik tertentu karena ketokohannya.
"PMI melarang keras mencampuradukkan kegiatan kemanusiaan dengan kegiatan politik. Atribut parpol atau calon kepala daerah tak boleh digunakan atau dipasang di lokasi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan kepalangmerahan," kata Sudirman dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut, begitu masuk kontestasi, pengurus PMI yang dicalonkan parpol harus nonaktif dari PMI sampai pemilihan kepala daerah selesai. Menurutnya, seluruh pengurus PMI dari pusat sampai daerah harus menyadari bahwa kepercayaan masyarakat kepada PMI adalah suatu aset yang harus dijaga.
"Prinsip itu adalah penjaga kepercayaan masyarakat, penjaga kredibilitas organisasi PMI dan gerakan kepalangmerahan," katanya.
Sudirman mengatakan saat ini PMI seluruh Indonesia sedang bergerak mengatasi wabah COVID-19, terutama melalui kegiatan edukasi publik, mitigasi, dan penyemprotan desinfektan. Dia menyebut PMI mengerahkan lebih dari 600 kendaraan berbagai jenis, 10 ribu alat semprot manual, dan lebih dari 6.000 personel, yang terdiri dari relawan PMI, prajurit TNI, dan anggota Polri. PMI, kata dia, sudah menjangkau seluruh wilayah yang berisiko.
Sampai hari ini lebih dari 69.700 lokasi telah disemprot disinfektan, menjangkau lebih dari 44 juta warga sebagai penerima manfaat. Di bidang kesehatan, PMI telah menyapa 3,8 juta warga, terutama daerah yang berisiko tertular.
