Daftar Kontroversi Poyuono: Singgung AHY hingga 'Kadrun Mainkan PKI'

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 17 Jun 2020 15:14 WIB
Arief Poyuono
Arief Poyuono. (Dok Pribadi)

Rumus Hitung Kemenangan Prabowo-Sandi

Seusai pencoblosan pada 17 April 2019, Arief Poyuono juga sempat membeberkan asal-usul angka kemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Menurut dia, angka kemenangan Prabowo adalah hasil dari pembagian jumlah provinsi yang memenangkan Prabowo dengan jumlah total provinsi di Indonesia.

"Nah ini fakta ya kalau Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 di 22 provinsi. Jadi 22/34 = 64,7 persen (Prabowo-Sandi), 12/34 = 35,3 persen (Jokowi-Maruf Amin)," kata dia.

"Ini hitung matematika kasar aja ya. Jadi lembaga survei jangan coba-coba giring opini dengan hasil quick count-nya," sambungnya.

Usir Demokrat dari Koalisi

Arief Poyuono juga pernah meminta PD keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga. Poyuono meminta Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak bersikap seperti serangga undur-undur.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," ucap Poyuono, Minggu (12/5).

Menurut Poyuono, Demokrat juga dinilai tak memberikan kontribusi pada suara Prabowo-Sandi. Dia melihat kehadiran Demokrat justru menurunkan suara pasangan 02 itu.

Ajak Tolak Bayar Pajak

Arief Poyuono juga pernah mengajak para pendukung Prabowo tak usah membayar pajak. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk dari penolakan terhadap pemerintahan.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," sambung Arief.

Halaman

(gbr/imk)