Gugus Tugas COVID-19 Petakan Risiko Sektor Pariwisata, Ingatkan Hati-hati

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 17 Jun 2020 12:53 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo (Screenshot YouTube Seskab)
Foto: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (Screenshot YouTube Seskab)
Jakarta -

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Menparekraf Wishnutama dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memetakan daerah wisata dengan risiko rendah hingga tinggi. Daerah wisata dengan risiko rendah bisa mulai dibuka dengan kesiapan daerah dan pengelola tempat wisata.

"Kami berikan masukan kegiatan pariwisata paling tidak dibagi menjadi dua bagian, kegiatan pariwisata risikonya sangat rendah dan kegiatan pariwisata yang risikonya tinggi. Untuk kegiatan pariwisata yang risiko rendah mungkin bisa dimulai, tetapi dengan syarat daerah dan para pengelola kegiatan pariwisata harus siap dulu, dan itupun baru boleh dimulai setelah ada izin kementerian terkait," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam rapat virtual dengan Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).

Doni menyebut pariwisata yang bisa mulai dibuka seperti wisata alam dan taman nasional. Kepala BNPB itu mengingatkan agar semua pihak berhati-hati mempersiapkan kedatangan wisatawan.

"Apa saja? Terutama wisata alam, wisata yang tidak menimbulkan kerumunan, wisata yang sifatnya lebih kepada pendekatan terhadap ekosistem. Daerah yang sudah disiapkan ada banyak, terutama daerah-daerah pegunungan dan juga taman nasional. Tetapi sekali lagi, kami tetap harus berhati-hati karena tidak ingin kedatangan sejumlah pihak tidak mendapatkan suatu cara penanganan yang baik," ujarnya.

Sementara itu, untuk daerah wisata dengan risiko tinggi, seperti Bali, Doni meminta untuk tidak dibuka dulu. Doni meminta ada konsep khusus yang berbeda dengan daerah lain untuk mempersiapkan pariwisata di Bali.

"Kemudian bagaimana dengan pariwisata dengan yang risiko tinggi? Hasil pembicaraan dengan sejumlah pejabat termasuk dengan Gubernur Bali, mereka berharap untuk daerah-daerah seperti Bali ini jangan dulu, dan kami mengukuti, dan kami sampaikan kepada Bapak Menteri Pariwisata. Dan kami ingin supaya Bali juga mendapatkan sebuah konsep yang berbeda dengan daerah lain, terutama dalam menjaring dan menentukan siapa orang-orang yang bisa mengikuti kegiatan pariwisata di Bali, terutama orang-orang secara kondisi kesehatan sehat, tetapi itu pun tidak cukup," jelasnya.

Doni lalu merinci konsep berbeda yang diperlukan untuk Bali. Selain menjaring siapa yang bisa berwisata, Doni menyebut perlu ada petugas dan alat tes PCR di bandara dan pelabuhan sebagai langkah antisipasi.

"Perlu dibangun atau dilengkapi bandara dan pelabuhan dengan mesin PCR yang lebih banyak lagi sehingga setiap orang yang datang ketika masuk ke Bali tidak menunjukkan status sehat setelah melalui PCR tes, maka tentunya di Bali sudah ada alat, sudah ada petugas yang bisa melakukan pemeriksaan. Semua ini akan tetap berjalan. Koordinasi antara kami, Gugus Tugas, kementerian, dan daerah tetap kami lakukan. Kami yakin dengan kehati-hatian akan dapat memberikan kepercayaan kepada banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri," ungkap Doni.

Selain itu, Doni menyebut daerah Bintan belum diberi izin untuk membuka pariwisata karena dinilai belum siap. Doni menegaskan semua persiapan harus melalui proses dan mengutamakan kehati-hatian.

"Beberapa daerah lain seperti di Bintan, Pemerintah Provinsi Kepri juga telah menyiapkannya. Kemudian sejumlah travel telah menyiapkan kepada sekretaris daerah rencana dari sejumlah pihak, terutama dari kawasan Asia Tenggara yang ingin berkunjung ke Bintan, terutama kawasan Lagoi, tetapi karena ini belum siap, belum diizinkan. Semuanya tentunya melalui sebuah proses yang perlu kehati-hatian," tegasnya.

(azr/fjp)