.webp)
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menemukan 29 warga negara asing (WNA) asal China bekerja secara ilegal di proyek pembangunan PLTU 3-4 di Nagan Raya, Aceh. Ke-29 WNA tersebut tidak mengantongi izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja.
"Jumlah WNA yang kerja di PLTU 3-4 itu berjumlah 78 orang. Tapi 29 orang di antaranya tidak memiliki izin kerja. Sisanya punya dokumen," kata Kadisnakermobduk Aceh, Iskandar Syukri, Selasa (16/6/2020).
Iskandar menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Komisi I DPR Aceh di ruang Banggar DPR Aceh. Pertemuan dihadiri pihak imigrasi Banda Aceh, imigrasi Meulaboh, serta dari Kanwil Kemenkumham Aceh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan, Iskandar menyebutkan dirinya sudah menugaskan tim pengawas untuk mengecek ke lokasi pembangunan PLTU di Nagan Raya pada 9-12 Juni lalu. Di sana ditemukan ada 12 perusahaan yang beroperasi dengan satu perusahaan kontrak utama.
"Dari 12 perusahaan di sana hanya 5 perusahaan yang memberikan data awal. Lima perusahaan ini mempekerjakan 78 tenaga kerja asing (TKA)," jelas Iskandar.
Menurutnya, izin kerja untuk para WNA dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah mengantongi izin, para TKA tersebut mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang dikeluarkan Kemenkum HAM.
Iskandar menyebutkan, ke-29 WNA yang tidak memiliki izin kerja tersebut melanggar Perpres nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 10 2018.
"29 orang itu tidak memiliki izin kerja. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen yang kita minta," jelas Iskandar.
Ketua Komisi I DPR Aceh Muhammad Yunus, mengatakan, Disnaker Aceh menemukan sejumlah kejanggalan terkait keberadaan WNA di proyek pembangunan PLTU Nagan Raya. Para WNA tersebut sudah tidak dapat kembali ke negaranya karena lockdown akibat COVID-19.
"Kita mengambil kesimpulan walaupun tidak bisa balik ke negara mereka, tolong selama dokumen mereka tidak lengkap, kita Komisi I DPR Aceh dan juga semua rekan-rekan di DPRA mereka dipulangkan dari Aceh. Mereka kan punya agen tersendiri, makanya pulangkan ke agen mereka, selama dokumen belum lengkap, itu sikap yang kita ambil," kata Yunus kepada wartawan.
