Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyambangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam pertemuannya dengan komisioner Komnas HAM, Benny membahas soal penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Hari ini Alhamdulillah BP2MI diterima jajaran komisioner Komnas HAM dan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi momentum sejarah yang sangat penting bagi perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Benny di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020).
Benny mengatakan persoalan pekerja migran tidak akan selesai apabila masih ada penyaluran pekerja secara ilegal. Menurutnya, ada sekitar 5,3 juta pekerja migran yang berangkat secara ilegal.
"Kita memiliki catatan yang sangat serius di BP2MI dalam sistem 3,7 juta PMI, kalau ditanya ke Kemlu pasti jawabannya 4,5 juta, kalau ditanya ke World Bank jawabannya adalah jumlah PMI di luar negeri adalah 9 juta," ungkap Benny.
"Kalau kita mengaminkan data World Bank maka ada selisih 5,3 juta PMI yang tidak tercatat sistem BP2MI, diyakini 5,3 juta adalah PMI yang berangkat melalui inprosedural, mereka yang disebut PMI undocumented, dokumennya tidak lengkap," tambahnya.
