Sekolah di Zona Hijau Corona Dibuka, Komisi X: Keputusan Tepat dan Hati-hati

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 07:37 WIB
Hetifah Sjaifudian Golkar
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Foto: Dok. Pribadi)
Jakarta -

Komisi X DPR mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang mengizinkan hanya sekolah-sekolah di zona hijau yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan itu dinilai tepat dan merupakan keputusan yang berhati-hati.

"Saya rasa itu keputusan yang tepat dan paling berhati-hati. Jika demikian, berarti 94% siswa Indonesia akan tetap menjalankan pembelajaran dari rumah. Hanya 6% siswa yang benar-benar daerahnya minim terpapar Corona yang boleh masuk, itu pun syaratnya banyak sekali," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya, Senin (15/6/2020).

Hetifah menilai pemenuhan syarat dibukanya sekolah di zona hijau akan menjadi tantangan tersendiri. Politikus Partai Golkar itu pun meminta Kemendikbud melakukan pemantauan khusus di daerah 3T yang aksesnya jauh dari perkotaan.

"Zona hijau yang 6% itu asumsi saya banyak yang merupakan daerah 3T, yang minim terpapar COVID karena aksesnya terbatas dan jauh dari perkotaan. Sementara, sarana prasarana termasuk fasilitas sanitasi mungkin justru paling buruk di daerah-daerah tersebut. Di sisi lain, untuk melaksanakan PJJ (pembelajaran jarak jauh) juga sulit karena akses internet terbatas. Oleh karena itu, kabupaten/kota tersebut harus mendapatkan pemantauan khusus dari Kemendikbud, agar tidak kesulitan memenuhi checklist-nya," ujar Hetifah.

Di sisi lain, karena baru 6 persen wilayah yang diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka, Hetifah meminta kualitas belajar dari rumah (BDR) harus ditingkatkan. Peningkatan kapasitas guru hingga kualitas pendidikan daring menurutnya harus menjadi fokus utama.

"Mengingat mayoritas akan tetap melakukan pembelajaran dari rumah, maka kita harus berfokus pada peningkatan kualitas BDR. Antara lain dengan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kapasitas guru secara digital, pengarusutamaan pendidikan parenting, serta peningkatan kualitas platform pendidikan daring," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2