Jokowi Minta BPKP hingga KPK Sinergi soal Tata Kelola Pencegahan Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada tata kelola pengawasan untuk pencegahan korupsi. Tata kelola itu, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga.

"BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), inspektorat, dan juga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar-aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan," ucap Jokowi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/6/2020).

Jokowi menyampaikannya dalam rakornas secara virtual ini turut dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Idham Azis. Kerja sama antarlembaga dan rakyat akan membuat kemajuan bagi Indonesia.

"Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju," ujar Jokowi.

Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 622,7 triliun untuk percepatan penanganan virus Corona (COVID-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan soal adanya potensi praktik korupsi.

Jokowi mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak bagi mereka yang korupsi dana penanganan COVID-19. Namun Jokowi menegaskan jangan sampai salah sasaran.

"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan. Tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak-ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan," ujar Jokowi.