Pentingnya Prodi Diplomasi Lingkungan Atasi Hegemoni Ilmiah Ilmu LHK

Abu Ubaidillah - detikNews
Minggu, 14 Jun 2020 20:50 WIB
KLHK
Foto: KLHK
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan studi environmental diplomacy atau diplomasi lingkungan seperti diutarakan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan telah dibahas bersama Universitas Indonesia (UI) penting untuk dikembangkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari perilaku hegemonial atas sumber daya alam dan lingkungan yang dapat mengancam keilmuan.

"Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subjek yang netral, bukan subjek yang mengandung polaritas politik," ujar Siti dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam halalbihalal online yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL) IPB dan Program Studi S2/S3 PSL IPB serta Ecologica mahasiswa S2-S3 PSL IPB pada Sabtu (13/6/2020). Hadir pula Rektor Universitas Tirtayasa, Rektor IPB, Gubernur Bengkulu, dosen, alumni PSL IPB se-Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL IPB.

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya menyambut baik dan akan turut memfasilitasi peminatan program studi environmental diplomacy. Menurutnya, kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik membuat bidang ini perlu dibuka di PSL IPB bersama UI sesuai rencana Rektor IPB.

Ia mengatakan persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla, serta metode analisis deforestasi adalah yang utama, saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemonial ilmiah' tersebut. Selain itu, isu lain yang tak kalah penting untuk diantisipasi adalah persoalan carbon pricing dan natural capital.

Dengan adanya gambaran tersebut, Siti Nurbaya menyatakan dukungannya kepada IPB dan UI untuk menyiapkan program-program studi yang relevan untuk menjawab masalah tersebut di Indonesia. Menurutnya, perjuangan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam dengan segala relevansinya, pada dasarnya merupakan mandat pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Siti Nurbaya juga menyoroti pandemi COVID-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan. Ini menegaskan pentingnya untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.

"Artinya keterbukaan dan ketertiban dalam praktek, aturan pokok atau rule base dan hal-hal yang harus secara luas diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan oleh masyarakat. Hal ini semakin diperlukan pada konteks misalnya RUU Cipta Kerja dengan orientasi kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin lingkungan," sambungnya.

Siti juga menyebutkan persoalan lingkungan kini telah semakin nyata masuk dalam perspektif politik ketimbang hanya soal teknis pencemaran, misalnya. Juga telah sama pentingnya dengan kepentingan ekonomi dan politik sebagaimana dulu di masa kuliah didiskusikan.

"Sejak 2017-2018 pengelolaan lingkungan hidup (penanganan bencana alam dan pengendalian perubahan iklim) sudah masuk atau menjadi mainstream pembangunan nasional sebagaimana diformalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Hal ini sangat berarti, setara dengan mainstream gender dan penurunan angka kemiskinan," jelasnya.

Setelah halalbihalal webinar ini, kemudian akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung seperti workshops dan FGD penyiapan program studi, penguatan aktualisasi environmental governance, pemantapan daya dukung dan daya tampung untuk tujuan pembangunan tertentu, serta persoalan metodis dalam hal deforestasi, karhutla, dan karbon.

Sementara itu, Ketua Umum HA PSL IPB, Dr. Soeryo Adiwibowo, Ketua Program Studi S2 PSL Prof. Dr. Hadi Susilo, dan Ketua Program Studi S3 PSL Prof. Dr. Widiatmaka menyampaikan apresiasi atas kegiatan HA PSL IPB dan Ecologica seperti webinar series, halal bihalal online, dan pengumpulan donasi bagi mahasiswa PSL yang terdampak COVID-19.

Termasuk penyelenggaraan seminar internasional yang menghasilkan 130 publikasi yang berkontribusi membantu IPB meningkatkan peringkat di kancah internasional. Sebagai informasi, IPB kini menempati peringkat ke-59 dunia dan peringkat 10 di Asia setelah Tokyo University.

Program pascasarjana PSL IPB tengah mematangkan rencana cluster mata kuliah baru yang lebih spesifik untuk merespon masalah lingkungan dan terus dalam pembahasan meliputi environmental diplomacy and law, Environmental, biodiversity and policy, Environmental toxicology and management, serta Agro Ecotourism and packaging management; Climate change & disaster risk management, Clean energy and sustainable consumption, dan Environmental public health.

Di kesempatan yang sama, Rektor IPB Prof. Arif Satria mengatakan COVID-19 memberi pelajaran penting pada pola adaptasi ekologi masyarakat atau peradaban dunia harus berubah serta membuat manusia tidak dapat menyombongkan keilmuannya.

Menurutnya, ilmu pengetahuan yang dimiliki ternyata belum mampu mengatasi virus yang sedemikian kecil dan tidak kasat mata dan bahwa Pandemi COVID 19 yang berakar dari perubahan lingkungan, secara tidak langsung menempatkan PSL semakin memiliki peran yang signifikan, baik pada tataran perilaku, komunitas, maupun hingga kebijakan internasional.

PSL IPB dalam waktu dekat akan segera membuka peminatan environmental diplomacy dengan bekerja sama bersama UI. IPB berkontribusi pada materi perubahan lingkungan global, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sementara itu, UI memberi kontribusi terhadap materi hukum internasional, politik, dan diplomasi internasional.

(akn/ega)