Adian Tepis Andre Soal Isu 'Kursi Komisaris BUMN' di Balik Kritik ke Erick

Mochamad Zhacky - detikNews
Minggu, 14 Jun 2020 15:41 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, Taufiquhadi dan Fraksi Nasdem, Inas Nasrulloh Zubir Fraksi Hanura dan dari Fraksi PKB Arvin Hakim Thohae melakukan konpers di ruangan Rapat Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015). Mereka mendesak Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya. Lamhot Aritonang/detikcom.
Adian Napitupulu/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Tak lama setelah politikus PDIP Adian Napitupulu melemparkan kritik ke Menteri BUMN, Erick Thohir, anggota DPR lainnya Andre Rosiade melemparkan dugaan adanya motif tertentu di balik kritik Adian itu: usulan kursi komisaris BUMN yang tak diakomodir. Adian menyanggah serangan dari Andre.

"Tidak ada hubungannya. Saya minta Andre membuktikan karena itu tuduhan serius," kata Adian ketika dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (14/6/2020).

Adian menantang Andre untuk mengomentari data yang dia paparkan dalam kritik ke Erick. Di sisi lain, Adian juga meminta Andre untuk tak melempar rumor.

"Kalau Andre kritis, komentari datanya saja, benar atau tidak, jangan komentari rumor. Terlalu mahal rakyat membiayai DPR hanya untuk mengomentari rumor," kata Adian.

"Mungkin Andre harus memahami fungsi pengawasan DPR dan jelas yang diawasi adalah kinerja eksekutif, bukan romor sesama DPR. Karena kalau rumor dibicarakan, saya juga banyak mendengar rumor tentang Andre. Tapi, karena saya tahu fungsi dan tugas DPR, maka saya tidak umbar itu di media," kata Adian.

Adian lantas meminta Andre untuk lebih banyak belajar.

"Andre harus belajar data, jawab data, bukan data dijawab rumor. Gitu aja," pungkas Adian.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade melempar rumor adanya motif tertentu dari Adian di balik kritik ke Erick Thohir.

"Di Komisi VI kami mendengar rumor Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah," kata Andre.

Lebih lanjut, Andre menyebut substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat. Ketua DPD Gerindra Sumbar ini menyorot kritik Adian soal utang BUMN.

"Tidak tepat membandingkan utang BUMN sebesar Rp 5.600 Triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 Triliun. Tidak apple to apple, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB. Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi diperiode 2016-2018, bukan era sekarang," ulas Andre.

Andre juga meluruskan bahwa alokasi dana pemerintah ke BUMN yang sebesar Rp 152 triliun tidak semuanya dalam bentuk Dana Talangan. Alokasi dana pemerintah ke BUMN berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020 terdiri atas percepatan pembayaran utang pemerintah ke BUMN, penyertaan modal negara dan dana talangan.

"Dana Talangan hanya sebesar Rp 19,65 Triliun dari Rp 152 Triliun atau sekitar 12% dari total dana yang dialokasikan. Porsi terbesar 75% justru digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan PSO (Public Service Obligation) seperti PLN dan Pertamina, dan sisanya sebesar Rp 15,5 triiun dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara, red)," ujar Andre.

Dana talangan yang disoal oleh Adian ini sejatinya adalah pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya. "Dana talangan digunakan sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek terutama kepada BUMN-BUMN yang terdampak Covid 19 dan mengalami tekanan arus kas. Selain itu dana ini digelontorkan sebagai upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara," imbuh Andre.

(zak/fjp)