Lembaga Korup, dari Hulu ke Hilir Makin Semilir

Jakarta - Survei Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan 7 lembaga dinilai paling korup tahun ini. Berdasar ranking, lembaga korup dari hulu ke hilir ini semakin semilir dari tahun ke tahun.Hasil survey yang dipublikasikan Jumat (23/12/2005), terlihat urutannya tidak terlalu berubah dengan tahun sebelumnya. Selama dua tahun, responden menilai parpol dan parlemen, dua lembaga yang saling terkorelasi, merupakan lembaga paling korup.Berdasar ranking perolehan nilai terbesarnya, berturut-turut adalah; Partai Politik (4.2), Parlemen (4.0), Polisi (4.0), Bea dan Cukai (4.0), Peradilan (3.8), Pajak (3.8) dan Birokrasi (3.5).Miris, lembaga tersebut adalah lembaga yang bertanggungjawab sebagai pembuat dan sekaligus pengawas jalannya kebijakan. Ratusan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI dan DPRD menjadi pembenar hasil survey TII.Kasus suap terjadi di hampir seluruh lini parlemen. Di panitia anggaran, pembahasan RUU dan tradisi studi banding yang tidak masuk akal. Belum termasuk kendornya pelaksaaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Sementara, Polisi dan Bea dan Cukai, mendapat nilai yang kurang lebih sama.Sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum, tindak korupsi dalam tubuh kepolisian justru amat memprihatinkan.Masih terngiang, merebaknya kasus anggota Polri yang mengemuka sepanjang tahun ini. Berawal dari temuan PPATK terhadap 15 rekening yang jumlahnya di luar kewajaran, pemalsuan berita acara pemeriksaan (BAP), penyelundupan BBM yang melibatkan dua orang jenderal bintang tiga, sogok-menyogok dari pembobol BNI'46 Kebayoran Baru dan Rp 3 miliar dari pengusaha narkoba pada perwira Mabes Polri.Situasi ini diperburuk dengan duduknya lembaga peradilan di peringkat lima terkorup. Paling mencolok ketika kasus dugaan suap ke MA oleh Probosutedjo dan lemahnya dakwaan jaksa pada terdakwa Nurdin Halid yang kebetulan berkantong tebal.Maraknya barang ilegal di pasaran, menunjukkan lembaga Bea dan Cukai bagaikan pagar makan tanaman. Sebut saja, temuan container berisi komoditas tanpa dokumen sah, dan penyelundupan besar dan mobil mewah dari luar negeri. Paling mencolok menilik lolosnya kayu hasil illegal logging.Rentetan kasus tadi, menunjukkan adanya praktik simbiosis mutualisme antara petugas dan wajib pajak. Tak aneh, kasus kolusi sulit dibongkar. Jadi, jangan terlalu heran bila capaian pendapatan pajak tahun ini meleset dari target yang sebenarnya sudah sangat minim itu.Bersandar di peringkat terakhir terkorup adalah birokrasi. Lembaga yang bertugas melayani rakyat dalam pengurusan berbagai jenis dokumen kependudukan dan perijinan ini, justru bak monster penghisap uang rakyat.Paling kerap terjadi adalah pungli untuk setiap aplikasi perijinan. Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak jelas dasar hukumnya. Paling mutakhir, pemerasan uang fiskal yang dilakukan oleh oknum imigrasi.Kira-kira bagaimana posisi tujuh lembaga itu tahun depan ya? Bisa jadi bertambah semilir hingga ke hilir... (wiq/)