Pinjol Bisa Akses Data Penduduk, MPR Minta Kemendagri Kaji Ulang

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Sabtu, 13 Jun 2020 22:09 WIB
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan perusahaan pinjaman online (Pinjol) merupakan hal yang sah-sah saja. Namun ditekankan agar kerja sama yang disepakati bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat.

"Asal pemerintah tanggung jawab itu tidak ada masalah. Namun, saya khawatir karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2020).

Data pribadi menurut politisi dari PKB itu sangat penting. Untuk itu, dirinya berharap kepada pemerintah agar memikirkan kembali atau mengkaji ulang soal rencana kerja sama pemberian akses data kependudukan ke perusahaan Pinjol.


Sebagai data yang penting, Jazilul meminta kepada pemerintah agar melindungi dan menjamin data-data yang dimiliki oleh masyarakat.

"Termasuk data pribadi orang perorang. Perlu hati hati sebab saat ini masih ada perusahaan pinjol yang pengelolaannya masih belum akuntabel dan menyimpang dari aturan yang telah dibuat OJK," ungkapnya.

Ia meminta pemerintah agar hati-hati dan mengkaji ulang rencana kerja sama itu. Kerja sama yang dilakukan diharapkan sesuai aturan yang berlaku.

"Pemerintah harus menghitung betul-betul kerja sama yang dilakukan. Manfaat, untung, dan rugi, harus jadi pertimbangan," ucap dia.

Paling penting menurut Jazilul Fawaid adalah jangan sampai data masyarakat disalahgunakan. Bila ada perusahaan meminta akses data pribadi ke Kementerian Dalam Negeri, menurutnya hal itu nanti tidak dapat diterima begitu saja.

"Jika perusahaan membutuhkan verifikasi ada banyak metode yang bisa digunakan termasuk mendatangi langsung subjek data," paparnya.

Ditegaskan agar Kementerian Dalam Negeri mematuhi aturan agar tidak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat. Dengan mengacu pada UU ITE 2008, Jazilul mengungkapkan ada pembatasan akses data pribadi yang hanya boleh dibagikan atas persetujuan pribadi.

"Data pribadi itu menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi," ujarnya. "Maka siapapun yang membuat data warga negara bisa diakses orang lain harus memenuhi syarat undang-undang," imbuhnya.


Lebih lanjut, kata dia, Kementerian Dalam Negeri bisa membuka akses atas persetujuan subjek data. Meski demikian disebutkan harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan perlindungan yang ditegaskan oleh UU ITE dan Permenkominfo No 20 Tahun 2016.

"Bagaimana mekanisme kalau terjadi kegagalan sistem. Unsur-unsur perlindungan harus dipenuhi sebelum membuka walaupun sedikit akses data pribadi. Jangan main-main dengan aturan," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan memberi akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman online swasta. Perusahaan berdalih membutuhkan akses data pribadi dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan yang ada di catatan kependudukan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman online dan leasing.

(prf/ega)