Polarisasi Saat Pilpres, Presidential Threshold Perlu Revisi?

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Jumat, 12 Jun 2020 20:41 WIB
Sejumlah warga Gambir, Jakarta, terlihat masih antre untuk memenuhi hak suara di Pemilu 2019. TPS tersebut merupakan lokasi tempat Jokowi mencoblos.
Foto: Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta -

Perdebatan soal besarnya angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali mengemuka menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU Pemilu itu memang mengatur pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Angka-angka tersebut dinilai terlalu besar. Sejumlah pihak, baik parpol maupun aktivis, pernah mengajukan uji materi terkait Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK menolak permohonan tersebut.

Ketua Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Ferry Daud Liando mengatakan tingginya ambang batas membuat sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak berjalan efektif. Selama ini, koalisi parpol sebagai syarat untuk memenuhi ambang batas itu ternyata mengganggu efektivitas kerja pemerintahan.

"Banyaknya parpol dalam koalisi memang melemahkan sistem presidensial. Siapa pun presidennya, dia akan lemah. Presiden tersandera kepentingan parpol pendukungnya karena presiden ingin tetap menjaga dan membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen," ujar Ferry kepada detikcom, Jumat (12/6/2020).