Menkes Klaim Penanganan Flu Burung Sudah Lebih Baik

Jakarta - Meski pandemi flu burung masih menakutkan, Menkes Siti Fadilah Supari meyakinkan masyarakat agar tidak terlalu khawatir lagi. Penanganan flu burung diklaimnya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya."Kalau dulu lima hari sudah meninggal, sekarang bisa 6-10 hari dan masih ada yang hidup. Ini artinya, penanganannya sudah lebih baik," kata Menkes di Gedung Depkes, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (23/12/2005).Pengambilan spesimen yang sebelumnya baru bisa diambil dalam tempo tiga hari, kini juga sudah lebih cepat, yakni hanya satu hari."Selain itu, dari 16 pasien, yang meninggal ada 11 orang. Ini dari bulan Juni. Artinya, masih stabil karena hitungannya 2-3 yang meninggal per bulan," kata dia.Para dokter, imbuhnya, kini juga lebih banyak yang tahu gejala flu burung setelah Depkes memberikan sejumlah pelatihan. Belum lagi laboratorium yang bertambah menjadi 7 saat ini. "Dulu hanya satu," tandas Menkes.Meski penanganannya sudah lebih baik, Menkes mengatakan, masih ada beberapa hal yang diperlukan, antara lain gerakan masyarakat. "Masyarakat perlu ikut bergerak, perlu tahu apa yang harus mereka lihat dan bagaimana mereka melaporkan dan bagaimana mereka bertindak, itu yang belum," katanya.Peran serta masyarakat di tahun 2006 diharapkan semakin tinggi, karena tahun depan rencananya Depkes akan melakukan sosialisasi di tiga provinsi."Setidaknya tiga provinsi dulu yang akan kita gerakkan. Bagaimana sampai RT-RT itu bisa melaporkan kalau tetangganya memiliki ayam yang mati mendadak," katanya.Ke depan secara umum, lanjut Menkes, pihaknya punya sejumlah platform yang akan dilakukan. Pertama, public mobilization, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana mencegah, memantau, mengatasi, melaporkan dan bertindak jika menemukan kasus flu burung. "Dan kalau masyarakat bisa itu, maka bisa muncul sesa siaga," katanya.Kedua, meningkatkan kualitas atau pun kuantitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketiga, meningkatkan surveilans, monitoring dan sistem informasi, sehingga desa-desa bisa memberikan informasi langsung. "Jadi kita tidak kecolongan terus," cetusnya.Keempat, mengoptimalkan pendanaan kesehatan, di mana pemda harus memberikan 15 persen dari APBD-nya untuk sektor kesehatan."Saat ini kadang-kadang ada daerah yang hanya menyetor 3-5 persen dari APBD. Dan dana-dana yang ada di dana alokasi umum (DAU), harap digunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa dipindahkan ke dana alokasi khusus (DAK) supaya kita bisa ngontrol," katanya. (umi/)