Pimpinan MPR Dorong Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD bagi Tenaga Medis

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 12 Jun 2020 11:05 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendatangi kediaman Sandiaga Uno di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pandemi COVID-19 tidak hanya menghantui masyarakat, tetapi juga para tenaga medis di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga medis yang telah bekerja keras menangani COVID-19, namun harus terpapar virus ini.

Bahkan, beberapa diantaranya meninggal dunia akibat kelelahan melayani pasien korban COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 12 Mei lalu, setidaknya ada 55 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19.

Terkait hal ini, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendorong pemerintah agar memberikan perhatian penuh kepada tenaga medis yang telah menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. I juga mendorong agar pemerintah membuat studi khusus mengenai dampak dan jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19.

"Studi ini perlu dilakukan agar tenaga kesehatan yang terpapar bahkan meninggal dunia baik terinfeksi Covid-19 maupun kelelahan dapat diminimalisir," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Jumat (12/6/2020).

Banyaknya para tenaga medis yang berguguran juga menjad pertanyaan terkait perhatian pemerintah kepada tenaga medis. Pasalnya, data dari berbagai Gugus Tugas di tingkat daerah menunjukkan masih minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di daerah-daerah. Minimnya APD dan banyaknya pasien membuat banyak tenaga kesehatan di daerah-daerah terpapar COVID-19.

Data terbaru pada 7 Juni 2020, di Jayapura terdapat 52 tenaga medis yang terpapar COVID-19. Sementara, pada 22 Mei 2020, di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar terdapat 16 tenaga medis yang terpapar COVID-19. Hal ini terjadi akibat minimnya jumlah APD untuk para tenaga medis.

"Angka besar ini harusnya mampu memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menjadi garda depan penanganan kesehatan," ungkapnya.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan terkait dana besar yang digelontorkan pemerintah setelah disahkannya PERPPU No. 1 Tahun 2020 dimana pemerintah menambah anggaran untuk penanganan kesehatan dan bantalan ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun yang berasal dari APBN.

"Pemerintah harus mengingat bahwa perang melawan COVID-19 ibarat perlombaan lari marathon, bukan lomba lari jarak pendek. Peran ini membutuhkan banyak sumber daya untuk menanganinya. Sehingga, tenaga medis sebagai sumber daya utama harus dijaga dan lebih diperhatikan," pungkasnya.

(ega/ega)