Survei TII: 30 Persen Keluarga di RI Pernah Menyuap

Jakarta - Cukup mengagetkan hasil survei yang dilaporkan Transparency International Indonesia (TII). Menurut hasil survei TII, 11 sampai 30 persen keluarga di Indonesia pernah menyuap. Kebanyakan suap dilakukan untuk mendapatkan pelayanan birokrasi yang lebih cepat."Isu korupsi masih mendominasi kehidupan pascareformasi. Ketika ditanya dalam 12 bulan terakhir apakah anda atau anggota keluarga anda telah melakukan suap dalam bentuk apapun, ternyata 11-30 persen warga mengaku terpaksa menyuap kepada aparat untuk setiap urusan yang dilakukan seperti pengurusan izin dan lainnya," demikian laporan Survei Barometer Korupsi 2005.Laporan Survei Barometer Korupsi 2005 ini dilaporkan oleh Tranparency International Indonesia (TII) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (23/12/2005).Berdasarkan laporan itu, responden menyatakan alasan mereka melakukan pembayaran tidak resmi adalah untuk mendapatkan pelayanan birokrasi yang lebih cepat dan prosedur yang tidak berbelit. Pembayaran uang 'suap' itu tetap dilakukan, meskipun aparat birokrasi bersangkutan tidak memintanya secara eksplisit. Namun tentu saja permintaan suap yang tersamar ini tidak lebih baik dibanding pungli yang dilakukan secara terbuka.Yang ironis adalah fakta bahwa pelaku pembayaran tidak resmi sebagian besar adalah keluarga miskin. Mereka terpaksa menyisihkan penghasilannya yang sudah rendah itu untuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya merupakan haknya. Secara tidak langsung fakta itu mengindikasikan bahwa pelayanan publik bagi masyarakat golongan bawah oleh pemerintah belum berjalan sebagaimana seharusnya. Survei Barometer Korupsi 2005 ini merupakan hasil survei pada 55 ribu responden di 69 negara termasuk Indonesia. Hasil survei ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia terkini. (san/)