Warga Bojonegoro Demo Tolak Deal SBY-Pemda Soal Blok Cepu

Surabaya - Sekitar 2.000 orang yang tergabung dalam Masyarakat Bojonegoro Peduli Bersatu mendatangi kantor DPRD Bojonegoro, Jalan Trunojoyo. Mereka menolak kesepakatan soal Blok Cepu pada Selasa 20 Desember lalu.Kesepakatan itu berlangsung antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, serta Bupati Bojonegoro dan Bupati Blora di Hotel Shangri-La, Surabaya.Massa berdatangan sejak pukul 09.00 WIB dengan menggunakan 60 truk. Sampai di kantor DPRD, mereka langsung menggelar aksi menolak kesepakatan antara presiden dengan Pemda Jatim dan Jateng yang memutuskan pemberian participating interest 10 persen yang dibagi ke Pemda Jateng, Jatim, dan Bojonegoro."Kesepakatan Shangri-La telah merugikan kepentingan masyarakat Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak. Kami menuntut participating interest 10 persen menjadi hak sepenuhnya Bojonegoro," kata Koordinator Aksi Risna saat menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Bojonegoro, Jumat (23/12/2005).Dalam kesepakatan SBY dengan Pemda Jatim, Jateng dan Bojonegoro, persentase 10 persen itu dibagi menjadi 6,7 persen untuk Pemda Jatim, dan sisanya 3,3 persen untuk Pemda Jateng. Dari 6,7 persen untuk Pemda Jatim dibagi lagi untuk Pemda Bojonegoro 4,5 persen dan Pemprov Jatim 2,2 persen."Kami mendesak Bupati Bojonegoro Santoso untuk memperjuangkan agar 10 persen menjadi hak sepenuhnya Bojonegoro, dan dikelola sepenuhnya oleh BUMN Bojonegoro sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh warganya," kata Risna.Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk. Antara lain bertuliskan "Jangan gadaikan hak kami untuk kepentingan penguasa", "Minyak milik kita, hasilnya untuk siapa?" dan "Jangan membuat kebijaksanaan yang menguntungkan pejabat".Saat berada di gedung dewan, mereka mencari Ketua DPRD Taman Syaifudin. Namun yang bersangkutan tengah berada di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro. Setelah dihubungi, akhirnya bersedia menemui demonstran yang datang dari berbagai kecamatan di Bojonegoro.Setelah dilakukan dialog, akhirnya Ketua DPRD setuju menandatangani penolakan perundingan presiden dengan pemda. "Surat pernyataan penolakan ini secepatnya akan kami kirim ke presiden, " kata Korlap Risna. (jon/)