KPU Akan Desain Kampanye Pilkada 2020 Agar Tak Timbulkan Kerumunan

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 11 Jun 2020 15:18 WIB
Ketua KPU Arief Budiman meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap PAW anggota DPR.
Ketua KPU, Arief Budiman. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

KPU akan mendesain tahapan Pilkada 2020 sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. KPU akan mendesain agar kampanye Pilkada 2020 tidak menimbulkan kerumunan, misalnya dengan membatasi jumlah pertemuan-pertemuan fisik.

"Kampanye, kami juga sedang mendesain pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara fisik, tadi juga sudah disampaikan ide dari Pak Gubernur Pak Ganjar, hindari kerumunan," kata Ketua KPU Arief Budiman, dalam diskusi daring, Kamis (11/6/2020).

Arief mengungkapkan KPU tidak dapat meniadakan pertemuan rapat umum maupun rapat terbatas, tetapi kemungkinan KPU akan membatasi jumlah peserta yang ikut dalam pertemuan sebagaimana praktik yang dilakukan saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mencontohkan misalnya ruangan yang berkapasitas 50 orang hanya boleh diisi setengahnya saja.

"Misalnya pertemuan terbatas, ruangan kapasitasnya 50, maka kita gunakan maksimal separuh dari kapasitas ruangan. Jadi hanya 25 orang yang boleh masuk. Kemudian rapat terbuka, rapat umum, itu masih diperbolehkan atau tidak, apakah boleh tanpa penonton? Itu sudah menjadi bahan yang nanti akan kita tetapkan dalam draf peraturan KPU kita," ungkapnya.

Sementara itu, Arief mengatakan mulai 15 Juni nanti KPU akan mulai mengaktifkan kembali petugas KPU yang sebelumnya sempat dinonaktifkan karena tahapan pilkada ditunda. KPU mengupayakan protokol kesehatan pada setiap tahapan yang melibatkan interaksi dengan banyak pihak.

Terkait dengan pemutakhiran data pemilih atau pencocokan data pemilih dapat dilakukan secara daring, tentunya dengan perubahan peraturan KPU. Selanjutnya KPU juga akan mengatur terkait pencalonan, dimana biasanya para pihak bersama pendukungnya melakukan arak-arakan menuju kantor KPU, hal ini kemungkinan akan diatur mengenai jumlah pendukung.

"Kemudian terkait dengan pencalonan dan syarat calon. Kita sedang mempertimbangkan apakah nanti pada saat pencalonan mereka masih diperkenankan datang biasanya bawa pasukan cukup banyak. Kemungkinan ini tidak akan kita izinkan lagi, mungkin cukup didatangi oleh pasangan calon sama pendukungnya yang bertugas membawa dokumen, itu aja. Jadi tidak ada arak-arakan dan segala macam kemungkinan akan kita larang," sambungnya.

Tonton video 'Perludem Usul Penyelenggaraan Pilkada Ditunda Hingga Juni 2021':

(yld/zak)