.webp)
DPR mengkaji kenaikan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4% jadi 7%. Partai Perindo menyebut wacana kenaikan harus dihentikan.
"Menurut saya, wacana kenaikan itu harus dihentikan kalau bisa harus menjadi 0 dan kita kembali pada fraksi threshold," ujar sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq saat dihubungi pada Rabu (10/6/2020).
Rofiq meminta tidak membangun politik oligarki untuk mementingkan kelompok sendiri. Menurutnya, rencana kenaikan ambang batas tidak memiliki alasan yang kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan membangun politik oligarki, politik yang menang-menangan, politik yang mementingkan kelompoknya atau partai-partainya. Jadi rencana PT yang naik sesungguhnya sudah sangat tidak normal, tidak ada alasan yang sangat kuat," kata Rofiq.
Dia menuturkan, dengan ambang batas 4%, terdapat lebih dari 13 juta suara hangus. Jadi dia menilai hal ini membuat suara rakyat 'dikebiri'.
"Coba kita perbandingkan dengan adanya PT 4% saja suara yang hangus suara sah rakyat yang hangus itu ada 13,5 juta, itu lebih tinggi dari Partai NasDem, lebih tinggi dari PKB. Artinya bahwa suara rakyat itu dikebiri oleh aturan, padahal demokrasi itu kan mengakomodir seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat," kata Rofiq.
Dia menilai terdapat cara selain menaikkan ambang batas. Yaitu diterapkannya fraksi threshold.
"Sesungguhnya harus ada formula yang baru, misalkan PT itu diganti dengan fraksi threshold, misalkan. Nah fraksi threshold ini dulu kan sudah pernah dilakukan pada Pemilu '99," tuturnya.
Dia menyebut sikap keberatan terhadap kenaikan ambang batas tersebut bukan sebuah hal yang mengada-ada. Menurutnya, hal ini justru untuk memberikan pemahaman kepada DPR.
"Ini bukan sesuatu keberatan yang sifatnya mengada-ada, justru kita memberikan pemahaman pada parlemen agar mereka itu mencoba membuka atau memfasilitasi agar demokrasi jauh menjadi berkualitas," pungkasnya.
(dwia/idn)
