Round-Up

Debat Istilah 'Kadrun', Bikinan PKI atau Semata 'Kadal Gurun'

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Jun 2020 22:06 WIB
Ilustrasi kadrun dalam pencarian Google. (Danu Damarjati/detikcom)
Foto: Ilustrasi 'kadrun' dalam pencarian Google. (Danu Damarjati/detikcom)
Jakarta -

Ade Armando berdebat dengan Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (BAKOR KAN) Sumatera Barat soal istilah 'kadrun'. Kelompok yang melaporkannya itu, mengklaim kadrun ialah istilah buatan PKI. Namun, menurut Ade lain lagi.

Sebagaimana diketahui, Ade Armando dilaporkan ke polisi oleh BAKOR KAN karena posting-annya di media sosial. BAKOR KAN keberatan atas penggunaan istilah 'Kadrun' dalam posting-an Ade Armando soal aplikasi Injil Berbahasa Minangkabau.

Ada 6 poin dasar dan pertimbangan hukum BAKOR KAN terhadap Ade Armando. Pada poin 5 dan 6, BAKOR KAN menyoroti istilah 'Kadrun' di posting-an Ade Armando.

"Penggunaan istilah 'kadrun' atau yang diterjemahkan dengan Kadal Gurun merupakan sebutan rasis dan perlawanan yang menuduh bahwa agama Islam adalah agama orang Arab yang tidak pantas hidup di Indonesia," demikian penggalan poin 5 pernyataan BAKOR KAN yang dikutip detikcom, Rabu (10/6/2020).

Padahal, lanjut pernyataan itu, konstitusi dan peraturan telah mengakui bahwa agama Islam merupakan salah satu agama yang diakui dan dihormati di Indonesia. BAKOR KAN juga menyebut istilah 'Kadal Gurun' atau disingkat 'Kadrun' bukan sesuatu yang baru.

"Tapi itu adalah idiom lama bikinan orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai penyebutan atau olok-olok mereka terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam. Karena mereka orang-orang Komunis itu tahu, Rasulullah SAW, nabinya umat Islam berasal dari Jazirah Arab yang banyak gurun pasirnya. Dan agama Islam diturunkan oleh Allah SWT pertama di tanah Arab, karena itu sebutan 'kadal gurun' mereka lontarkan sebagai olok-olok, selain mereka menghina Islam sebagai 'agama Arab'," bunyi lanjutan pernyataan BAKOR KAN yang diwakili 21 orang kuasa hukum.

Bagi BAKOR KAN, posting-an Ade Armando yang menyatakan warga Sumatera Barat 'lebih Kadrun dari Kadrun' adalah pernyataan yang melukai jiwa dan kesadaran Bhinneka Tunggal Ika. BAKOR KAN menilai pernyataan itu menunjukkan sikap kebencian terhadap orang Sumatera Barat.

Ade Armando tidak ambil pusing atas pelaporan terhadap dirinya. Dia yakin tak bersalah. Lalu, terkait istilah kadrun atau 'Kadal Gurun' dalam posting-annya, menurutnya tidak terkait dengan olok-olok PKI kepada umat Islam pada zaman dulu.

"Ya 'Kadrun' di sana bukan merujuk pada PKI, kenapa harus PKI. 'Kadrun' itu kan bahasa yang kita pakai sekarang itu untuk menjelaskan orang-orang yang berpikiran sempit, terutama yang dipengaruhi oleh gerakan ekstremisme, fundamentalisme dari Timur Tengah, makanya istilahnya 'Kadal Gurun' kan," ujar Ade saat dihubungi, Rabu (10/6/2020).

"Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI, mereka itu berlebihan dan mengada-ada kalau mengaitkannya kepada PKI," sambungnya.

Dosen Universitas Indonesia itu menyebut sindirannya kepada Pemprov Sumbar yang menyurati Kemenkominfo untuk menolak Injil berbahasa Minang adalah satu hal yang tak masuk akal. Ade menyebut langkah tersebut sebagai satu hal yang terbelakang.

"Kedua adalah itu tuduhan atau sindiran saya terkait sikap mereka yang menolak Injil berbahasa Minang, buat saya itu tidak masuk di akal itu ya. Itu menunjukkan keterbelakangan sekali," jelasnya.

Ade menyebut banyak tokoh dari Ranah Minang yang sangat terbuka dan menerima perbedaan. Lalu Ade mempertanyakan reaksi BAKOR KAN terkait kritiknya itu.

"Orang Minang itu dulu kita kenal sebagai kaum yang sangat terbuka, sangat intelek, sangat bisa menerima perbedaan, tokoh-tokohnya banyak. Kenapa sekarang tiba-tiba ada Injil berbahasa Minang mereka marah-marah dan meminta agar itu dicabut. Sekarang udah terbukti kan dicabut kan oleh pemerintah. Dan pemerintah karena dapat tekanan seperti itu ya mereka terpaksa mengikuti apa yang diminta kan," tuturnya.

"Tapi sebetulnya logikanya apa melarang Injil berbahasa Minang itu apa. Itu yang saya katakan sebagai pertanda keterbelakangan berpikir," sebut Ade.

Ade kembali menegaskan bahwa istilah 'Kadrun' yang dia gunakan tidak berkaitan dengan PKI. Ade mengatakan dirinya anti-PKI.

"Sama sekali bukan, nggak ada hubungannya dengan PKI, wong saya juga anti-PKI," jelasnya.

Lantas, apakah pada zaman PKI masih berdiri, istilah kadrun sudah ada?

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menjelaskan istilah kadrun, baru muncul setelah Pilkada DKI 2012 hingga Pilpres 2019, setelah munculnya istilah kampret dan cebong. Istilah kadrun belum ada saat era PKI masih ada.

"Waktu Pemilu 1955 ada persaingan yang tajam antara Masyumi dan PKI. Masyumi menuduh orang komunis itu ateis. PKI menuduh Masyumi dapat bantuan dana dari AS. Tidak ada istilah kadal gurun tersebut. Tahun 1960-an, yang ada yakni istilah Nekolim, Aksi Sepihak, Setan Desa, Setan Kota," tutur Asvi kepada detikcom, Rabu (10/6/2020).

Menurut Asvi, istilah-istilah seperti kadrun, cebong, dan kampret, itu bersifat memecah belah. Ini tidak sehat.

"Istilah-istilah tersebut yang memecah belah, mengelompokkan kawan dan lawan yang berkelanjutan," kata Asvi.

(rdp/rdp)