Beredar Tersangka Baru Kepala Daerah di Kasus Mafia Anggaran, Ini Kata KPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 10 Jun 2020 12:38 WIB
Ali Fikri
Foto: Ali Fikri. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Beredar kabar mengenai adanya penetapan tersangka kepala daerah dari pengembangan kasus korupsi mafia anggaran yang menjerat Yaya Purnomo. Namun, KPK belum berbicara banyak karena adanya kebijakan baru Pimpinan KPK saat ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Ali mengatakan saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus itu. Ia menyebut tim KPK melakukan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.

"Saat ini tim penyidik KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dari perkara atas nama terpidana Yaya Purnomo yang perkaranya telah selesai ditangani oleh KPK. Tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus di Kabupaten Labuhan Batu Utara," sebut Ali.

Sementara itu dari kabar yang beredar, disebutkan tersangka yang dijerat merupakan seorang kepala daerah. Ali mengatakan jika sudah pada waktunya KPK akan mengumumkan penetapan tersangka tersebut.

"Berikutnya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan rekan-rekan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," ujarnya.

Kasus berkaitan Yaya Purnomo berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kemudian KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka yakni eks anggota DPR Amin Santono, Eka Kamaludin, Yaya Purnomo dan Ahmad Ghiast. Para tersangka sudah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.

Yaya Purnomo yang merupakan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya terbukti bersalah berkongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN tahun 2018.

Selain itu, Yaya terbukti menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp 6,5 miliar, USD 53 ribu, dan SGD 325 ribu, yang tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Penerimaan itu berkaitan dengan jasa Yaya yang menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018.

Delapan daerah itu adalah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan.

KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Hingga kini sudah ada sejumlah pihak yang dijerat sebagai tersangka dan bahkan juga sudah divonis bersalah, salah satunya eks Anggota DPR Sukiman.

(ibh/elz)