Suara Politikus yang Tak Heran Elektabilitas Anies Tergerus

PPP menilai turunnya elektabilitas Anies dalam survei Indikator Politik terkait dengan penanganan virus Corona di Ibu Kota. Tingginya angka kasus positif dan meninggal akibat COVID-19 dinilai turut mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja Anies.

"Pandemi COVID-19 turut berpengaruh terhadap persepsi publik. Yang mana tingginya angka positif COVID dan korban meninggal di DKI Jakarta banyak dihubungkan dengan kinerja Anies, meskipun itu merupakan bencana non-alam," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).

Awiek membandingkan dengan kinerja penanganan virus Corona di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dinilai lebih mampu menekan penyebaran virus tersebut. Untuk diketahui, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik dalam survei yang sama.

"Sementara di Jateng dan Jabar datanya lebih rendah dari DKI, dan Jateng-Jabar mampu menekan laju penyebaran," ujarnya.

Kebijakan Anies yang menjadi sorotan, menurut Awiek, juga terkait dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Regulasi yang berubah-ubah dalam PSBB DKI dinilainya juga terhubung dengan performa kepemimpinan Anies di DKI.

"Sementara kebijakan PSBB DKI Jakarta butuh waktu lama untuk efektif, dengan beragam penyebab, seperti rendahnya disiplin warga, penegakan di lapangan longgar, adanya regulasi berubah-ubah yang semuanya itu diasosiasikan dengan performa Anies memimpin DKI," tutur Awiek.

"Survei ini kan respondennya tidak hanya di DKI saja, karena itu kalau soal turunnya elektabilitas AB (Anies Baswedan) menurut saya dipengaruhi juga oleh masifnya 'serangan' terhadap dirinya di medsos dan media tertentu. Kalau terkait penanganan pandemi di DKI, maka mestinya harus lebih banyak dilihat hasil survei dia di kalangan responden warga DKI," ungkap Arsul.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menilai turunnya elektabilitas Anies juga dipengaruhi banyaknya 'serangan' terhadapnya di media sosial. Untuk melihat respons warga terkait penanganan pandemi di DKI, menurutnya, respondennya juga harus dari kalangan warga DKI.

Di sisi lain, Arsul mengatakan pilihan masyarakat untuk capres di 2024 masih dapat berubah-ubah. Masyarakat dinilainya belum sampai pada kesimpulan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden yang akan datang.

"PPP melihatnya bahwa untuk capres-cawapres yang akan datang, masyarakat kita masih cair tentang sosok yang dianggap tepat untuk dipilih dalam Pilpres 2024. Kalaupun ada yang naik-turun, maka faktornya masih lebih banyak dipengaruhi oleh pemberitaan di media atau penggunaan medsos tentang apa yang mereka kerjakan dalam posisi jabatannya saat ini," ungkap Arsul.

PKB: Anggap Saja Hiburan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganggap hasil survei Indikator Politik itu sebagai sebuah hiburan karena Pilpres masih beberapa tahun lagi.

"Aduh, Belanda masih jauh, pemerintahan saja belum setahun. Jadi setiap hasil survei masih bisa sangat berubah, anggap saja sebagai hiburan, kalau naik disyukuri, kalau turun jadikan pemacu peningkatan kinerja," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).

Adapun pada survei itu, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di atas Anies, lalu Ridwan Kamil satu peringkat di bawah Anies. Daniel menilai hasil survei tersebut sebagai persepsi masyarakat yang berkembang di media sosial saat ini yang masih seperti suasana Pilpres.

"Sejauh ini penanganan COVID di DKI cukup baik, laju penularan mampu diredam. Kondisi kerawanan sosial akibat PSBB juga mampu diatasi dengan baik. Jadi penurunan mungkin akibat persepsi yang berkembang di dunia socmed yang sejauh ini kok masih saja terus saling bersaing seperti suasana Pilpres," ungkapnya.

Daniel menyebut seharusnya saat ini fokus pemerintah adalah penanganan COVID-19. Dia juga berharap semua pihak bersatu dalam menanggulangi virus Corona.

"Sangat berharap kita semua harus naik kelas tidak lagi saling menegasikan, tapi bersatu kompak merasa satu nasib mengatasi masalah-masalah yang ada baik COVID-19, ekonomi, dan mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dan pemimpin baik nasional maupun daerah fokus saja melakukan pengabdian terbaik untuk rakyat," tutur dia.

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai turunnya elektabilitas Anies sebagai cermin terhadap kinerja dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. PAN menyebut masyarakat tidak puas atas kinerja Anies.

"Hasil survei itu tentu harus menjadi cermin bagi Anies. Sebab, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, semestinya surveinya naik. Berbanding lurus dengan kuantitas dan frekuensinya tampil dan berbicara di media," ujar Ketua DPP PAN Saleh Pertaonan Daulay saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

"Dari semua kepala daerah, yang paling sering tampil di media berkenaan dengan COVID-19 ini adalah Pak Anies. Itu artinya, masyarakat banyak yang kenal dan juga mengikuti kiprahnya. Tetapi kenapa surveinya justru turun?" imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai masyarakat berharap banyak kepada Anies dalam menangani pandemi Corona di Ibu Kota. Namun, berdasarkan survei tersebut, Saleh menilai warga tidak puas atas kinerja Anies.

"Masyarakat tentu saja berharap banyak kepada Anies Baswedan. Mulai dari penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan untuk menangani COVID-19, aturan-aturan terkait PSBB, dan terutama distribusi bantuan sosial. Bisa saja masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan selama COVID-19 ini," katanya.

Kebijakan Anies dalam menangani Corona, menurut Saleh, juga menjadi sorotan. Saleh menyebut kebijakan yang diambil Anies acap kali berseberangan dengan pemerintah pusat dalam menangani Corona.

"Selain itu, pola hubungan dan koordinasi antara pusat dan daerah sangat disorot masyarakat. Ada kesan bahwa Anies sering sekali berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Walau niatnya baik, tetapi bisa saja orang memandang tidak etis. Persepsi publik tentu sangat beragam," tutur Saleh.

Saleh menyakini pendukung Anies saat Pilkada DKI juga berkurang. Dia menyebut kinerja Anies biasa-biasa saja.

"Pilkada kemarin adalah pilkada paling panas se-Indonesia. Banyak harapan disematkan ke pundak Anies. Tetapi setelah menjabat ini, biasa-biasa aja. Tidak ada yang bisa membuat pendukungnya dulu berbangga," jelas dia.

"Anies semestinya sudah membaca dan mencermati ini. Jangan sampai ada pendukung yang menyesal karena pernah ikut memperjuangkannya," lanjutnya.

PKS merasa ada yang ganjil dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan elektabilitas Anies turun. Sebab, menurut PKS, Anies berhasil dalam menangani penyebaran virus Corona di Ibu Kota.

"Anies turun agak aneh, karena Jakarta justru berhasil (menangani penyebaran Corona). Tapi saya melihatnya penurunan masih dalam range margin error ± 2,9%. Jadi bisa dianggap elektabilitas Anies masih oke," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (8/6/2020).

Mardani menyebut Anies sebagai brand yang kuat. Anggota Komisi II DPR RI itu menyakini eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu akan menjadi kandidat kuat dalam Pilpres 2024.

"Mas Anies ini brand-nya kuat. Media appearance-nya juga oke. Prestasi di Jakarta-nya bagus. Tetap penantang serius siapa pun di 2024," sebut Mardani.

PD: Pengaruh Berita Beda Kebijakan dengan Pusat

Wasekjen Partai Demokrat Irwan menilai penurunan elektabilitas Anies bisa saja karena pemberitaan soal perbedaan kebijakan dengan pemerintah pusat.

"(Elektabilitas) Pak Anies memang turun, tetapi tidak signifikan dan kemungkinan dipengaruhi beberapa pemberitaan perbedaan kebijakan dengan pemerintah pusat. Jadi, bagi saya survei di tengah pandemi COVID-19 ini tidak bisa jadi acuan untuk meneropong pemilihan presiden yang akan datang," kata Irwan kepada wartawan, Senin (8/6/2020).

Irwan menyebut survei Indikator Politik Indonesia menguntungkan bagi Ketua Umum (Ketum) PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, meskipun bukan kepala daerah, elektabilitas AHY justru di atas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Bicara survei ini, bagi saya menarik dan menguntungkan bagi AHY sebagai Ketum Partai Demokrat. Karena, walaupun bukan sebagai kepala daerah yang berhadapan langsung dengan penanganan COVID-19 tetapi mampu meraih 4,8%," terang Irwan.

"Tentu ini adalah apresiasi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan Ketua Umum AHY untuk melaksanakan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona serta Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi," imbuhnya.

Anggota Komisi V DPR RI ini meyakini angka elektabilitas tokoh akan dinamis. Terlebih, sebut dia setelah pandemi virus Corona berakhir.

"Tentu survei ini akan terus dinamis, apalagi pasca COVID. Para kepala daerah yang beruntung secara elektabilitas karena COVID-19 akan kehilangan momentum politik dan tentu membuat semua menjadi dinamis lagi untuk meraih simpati masyarakat," sebut Irwan.

Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon enggan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Jansen menilai membicarakan pilpres saat ini sama saja dengan tidak menghargai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Aduh, terlalu kedinian kita kalau bicara pilpres, ya. Apalagi waktunya masih 4,5 tahun lagi. Masih jauh banget. Dan ini kan sama aja kita tidak menghargai pemerintahan Pak Jokowi, jika 'pagi pagi' gini sudah bicara pilpres. Apalagi di tengah pendemi dan pemerintahan hasil pemilu kemarin baru jalan 8 bulan," papar Jansen.