Eks Pemred Banjarhits Diadili karena Artikel

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 09 Jun 2020 09:54 WIB
Crop person using typewriter
Foto Ilustrasi (iStock)
Banjarmasin -

Seorang pria bernama Diananta Putera Sumedi alias Nanta diadili karena sebuah artikel berita yang ditulisnya saat masih menjadi Pemimpin Redaksi Banjarhits. Pengadilan perdana Nanta diwarnai aksi solidaritas sejumlah jurnalis setempat.

Dilansir Antara, sidang perdana Nanta digelar pada Senin (8/6) pukul 12.30 Wita di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sidang berlangsung secara online untuk mematuhi protokol pencegahan wabah COVID-19. Majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU), dan pengacara berada di pengadilan, sementara terdakwa Nanta di ruang tahanan Polres Kotabaru.

Setelah memastikan kesehatan dan identitas Nanta, majelis hakim yang dipimpin Meir Elisabeth Batara Randa, dengan anggota Masmur Kaban dan Yunus Tahan D Sipahutar, mempersilakan Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru membacakan dakwaan yang segera disampaikan oleh jaksa muda Erlia Hendrasta.

Jaksa mendakwa berita yang sudah ditulis Nanta di laman Kumparan/Banjarhits yang berjudul 'Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel', yang termuat di dalam link URL https://kumparan.com/banjarhits/tanah-dirampas-jhonlin-dayak-mengadu-ke-polda-kalsel-1sDL0bxLvva, telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sebelumnya, JPU juga menegaskan bahwa PN Kotabaru berwenang mengadili perkara ini meskipun tempat kejadian perkara ada di Banjarmasin atau sekitarnya. "Sebab, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kotabaru. Ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP," kata jaksa Erlia.

Di Polres Kotabaru, Nanta menyimak dakwaan pada dirinya dengan memakai rompi tahanan. Ia ditemani penasihat hukum Hafiedz Halim. Hadir juga istrinya, Wahyu Widianingsih, yang jauh-jauh datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, khusus untuk mendampingi suaminya itu.

Dalam kesempatan itu, penasihat hukum Bujino A Salan, yang hadir langsung di PN Kotabaru, meminta kemudahan akses untuk menjenguk Nanta di Polres Kotabaru. Hakim Meir mengizinkan sambil mengingatkan untuk berkoordinasi dengan polres.

Hakim Meir Elisabeth Randa kemudian menunda sidang hingga 15 Juni 2020 dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum Diananta.

Sementara itu, di luar PN Kotabaru, puluhan jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan melakukan aksi solidaritas menolak kriminalisasi mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi tersebut.

Mereka membawa spanduk panjang bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Wartawan, Bebaskan Diananta', dan memajangnya di halaman depan PN Kotabaru yang berlokasi di Jalan Raya Stagen, Pulau Laut Utara.

Para jurnalis meminta majelis hakim PN Kotabaru membebaskan Nanta dari segala dakwaan dan membebaskannya dari tahanan karena kasusnya sudah selesai di Dewan Pers. Lagi pula Nanta dengan beritanya membela masyarakat adat mempertahankan tanah miliknya dari korporasi.

"Diananta membela masyarakat. Jadi dia bukan seorang pelaku kriminal," kata Iwan Hardi, salah satu jurnalis asal Kotabaru.

Jurnalis asal Tanah Bumbu, Nanang Rusmani, juga jauh-jauh datang untuk bersolidaritas untuk Nanta.

Menurut dia, kasus yang menimpa Nanta murni sengketa jurnalistik. "Dan dia menulis apa adanya. Sesuai fakta yang ada. Jadi kami bukan melawan hukum, tapi minta keadilan," ujar Nanang, yang juga Ketua Forum Komunikasi Wartawan (FKW) Tanah Bumbu.

Kronologi Kasus

Nanta ditetapkan sebagai tersangka disebabkan beritanya yang berjudul 'Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel'.

Konten ini diunggah melalui laman banjarhits.id pada 9 November 2019.

Pengadu atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia.

Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggap bermuatan sentimen kesukuan.

Pada saat yang sama, masalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman datang ke Sekretariat Dewan Pers di Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2020, guna proses klarifikasi.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang mewajibkan banjarhits selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu dan minta maaf. PPR diterbitkan Dewan Pers pada 5 Februari 2020.

Merujuk pada UU Nomor 40/1999 tentang penanganan sengketa pers, maka PPR tersebut sudah menyelesaikan semua masalah. Hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media, yaitu banjarhits, sudah pula meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.

Meski demikian, penyidikan polisi terus berlanjut dengan surat panggilan kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel pada 25 Februari 2020 hingga penahanan Nanta pada 4 Mei 2020. Polisi menjeratnya dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisikan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Pada 24 Mei, penahanan Nanta dipindahkan ke Kotabaru dan dititipkan di Polres Kotabaru hingga persidangan mulai masuk jadwal persidangan sejak 8 Juni 2020.

Pernyataan AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti kasus ini. AJI mengecam pemidanaan terhadap Nanta. Berikut pernyataan AJI untuk kasus ini:

1. Mengecam pemidanaan terhadap Diananta Putra Sumedi karena itu tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan Pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sengketa pers juga sudah semestinya diselesaikan di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 (c).

2. Menyesalkan sikap polisi yang tetap memproses hukum kasus ini meskipun sudah diselesaikan oleh Dewan Pers seperti skema yang tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Polri, yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang tertuang dalam surat No: 2/DP/MoU/II/2017 dan surat No: B/15/II/2017. Sikap penyidik yang memproses kasus itu meski sudah ada proses di Dewan Pers, merupakan sikap yang tidak menghormati MoU yang dibuat oleh institusi Polri dan Dewan Pers.

3. Mendesak Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus Diananta ini. Sebab, kasus ini sudah diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers sesuai amanat Undang-Undang Pers dan MoU Polri dan Dewan Pers.

(tor/fjp)