Tutupnya e-Hajj Arab Saudi Juga Jadi Penyebab Indonesia Batalkan Haji 2020

Rosmha Widiyani - detikNews
Senin, 08 Jun 2020 15:03 WIB
Kakbah (Fajar Pratama/detikcom)
Foto: Kakbah (Fajar Pratama/detikcom)/Tutupnya e-Hajj Arab Saudi Juga Jadi Penyeba Indonesia Batalkan Haji 2020
Jakarta -

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji 2020 atau 1441 H. Keputusan diambil setelah melihat perkembangan penyebaran virus COVID-19 atau corona di dunia yang belum menunjukkan penurunan, termasuk di Arab Saudi.

Pertimbangan kesehatan dan keselamatan itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah haji 2020. Menurut Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali, jumlah kasus COVID-19 di Arab Saudi masih tinggi.

Pemerintah Indonesia sebenarnya terus mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 2020, bahkan ketika pandemi corona sudah muncul di China dan beberapa negara. Hingga akhirnya pada 6 Maret 2020 lalu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi berkirim surat ke Menteri Agama RI meminta pembayaran kontrak terkait pelaksanaan ibadah haji ditunda.

Tak hanya ke Indonesia, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi juga berkirim surat ke sejumlah negara. Sejak saat itu pemerintah Arab Saudi menutup layanan e-Hajj. Melalui layanan e-Hajj inilah kontrak dan pembayaran uang muka pelaksanaan ibadah haji dibayarkan.

Hingga saat ini layanan e-Hajj masih ditutup, sehingga semua proses pembayaran uang muka pelaksanaan haji tak bisa dilakukan. Padahal semestinya semua pembayaran kontrak terkait pelaksanaan ibadah haji itu sudah selesai pada 29 Sya'ban atau sebelum Ramadhan.

"Sesuai Taklimatul Hajj atau peraturan perhajian Arab Saudi, kontrak dan pembayaran layanan melalui Sistem Elekronik Terpadu Jemaah Haji Luar (e-Hajj) harusnya sudah selesai pada 29 Sya'ban atau sebelum Ramadhan lalu. Namun, e-Hajj ditutup sehingga proses persiapan mandek," kata Endang dalam rilis yang diterima detikcom.

Menurut Endang, Arab Saudi menerapkan e-Hajj dalam proses kontrak layanan dan tahapan penyelenggaraan haji sejak 2017. E-hajj sangat penting karena proses pemaketan layanan dalam penyelenggaraan haji disatukan melalui sistem tersebut.

Pemaketan layanan tersebut sangat diperlukan dalam proses penerbitan visa. Pemaketan meliputi data jemaah, data kloter, jadwal penerbangan, konfigurasi penempatan jemaah haji di hotel Makkah dan Madinah, serta hingga input nomor kontrak dan pembayaran General Service Fee (GSF).

"Semuanya dilakukan melalui e-Hajj, dan itu belum bisa dilaksanakan sampai sekarang karena aksesnya belum dibuka. Dalam kondisi normal, pemaketan layanan ini mestinya sudah hampir selesai pada bulan Ramadhan," kata Endang.

Dengan proses pemaketan e-Hajj yang belum bisa dilakukan, maka penerbitan visa pun tidak bisa dilaksanakan. Visa haji seharusnya sudah tersedia di bulan Syawal namun terhambat karena proses pemaketan yang juga belum ada.

(row/erd)