.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengingatkan kembali agar pemerintah meneladani gerakan dua Prajurit TNI AL asal Maumere. Sebab keduanya dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR-nya untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Bukan hanya di Maumere, kata Syarief, prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gajinya untuk biaya pembuatan alat pembersih uang agar bebas dari virus Corona. Alat ini disumbangkan kepada masyarakat yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Lalu ada juga Prajurit TNI di Jawa Tengah yang rela berkeliling membagikan sembako gratis kepada masyarakat miskin dari uang gajinya.
"Berbagai gerakan yang lahir dari keikhlasan rakyat, organisasi masyarakat dan partai politik seperti Partai Demokrat sudah memberikan sumbangan kepada Rakyat Rp 191 miliar harus menjadi teladan kita bersama dengan uang pribadi mereka membantu rakyat secara ikhlas," ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (8/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana dengan pemerintah? Dengan menggunakan uang rakyat yang diambil dari APBN yang sudah dianggarkan lagi mencapai angka Rp 677,2 triliun ternyata belum maksimal, belum terdistribusi merata," imbuhnya.
Syarief berpesan kepada pemerintah agar menunjukkan teladan dan keterbukaan dalam mengelola anggaran bangsa yang besar ini. Sebab ada beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya iuran BPJS yang telah dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung (MA) kembali dinaikkan oleh pemerintah.
"Catatan lain, harga premium BBM tetap artinya pemerintah mengambil keuntungan dari rakyat karena harga minyak mentah dunia sangat tertekan sehingga sejumlah negara menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 50%," ujar Syarief.
"Kebijakan listrik katanya memberikan potongan sampai 50%, tapi belum merata, bahkan tarif listrik golongan lainnya dinaikkan sangat luar biasa tingginya sampai 300% secara sepihak tanpa sosialisasi" sambungnya.
Demikian juga dengan potongan gaji pegawai dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% yang dilakukan pemerintah di tengah ketidakpastian dan kontraksi ekonomi rakyat akibat COVID-19.
Syarief juga mengatakan stimulus ekonomi UMKM yang digelontorkan pemerintah juga belum dirasakan masyarakat secara maksimal dan merata, padahal angkanya mencapai Rp 70,1 triliun. Lalu bantuan sosial yang tidak merata dan salah sasaran bahkan memicu perselisihan baru di tengah masyarakat.
"Harga-harga kebutuhan pokok di perkotaan pun mulai naik disebabkan distribusi pangan dari desa terganggu. Tax ratio dinaikkan dan utang yang mencapai angka di atas Rp 6.316 triliun atau hampir 35% dari PDB. Sementara itu, pengangguran dan kemiskinan semakin meroket tajam di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi COVID-19," jelas Syarief.
Syarief mengingatkan pemerintah memperhatikan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33, bahwa semua kebijakan pemerintah harus diarahkan semata-mata demi kemakmuran rakyat. Pemerintah harus lebih peka, teliti, dan memperhatikan defisit APBN semakin melebar mencapai 6,34% atau Rp 1.039,2 triliun.
"Apakah defisit yang sangat besar ini untuk pembiayaan stimulasi ekonomi rakyat ? kalau ya kenapa pemerintah masih tega rakyat jadi sumber utama pendapatan? Sementara rakyat di semua golongan menjalani kualitas kehidupan semakin menurun, bahkan menjerit kesulitan," pungkasnya.
(prf/ega)
