Anies Nyatakan Ganjil Genap Belum Tentu Diberlakukan, Ini Penjelasannya

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Senin, 08 Jun 2020 10:21 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan didampingi Wagub Riza Patria saat memberikan pesan untuk seluruh ASN di Pemprov DKI
Foto: Tangkapan Layar
Jakarta -

Pergub mengenai PSBB Transisi mengatur pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil-genap yang bahkan menyasar tak hanya mobil, tapi juga kendaraan roda dua. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kebijakan ganjil-genap itu belum tentu diberlakukan. Kok bisa?

"Sama dengan dalam masa transisi ini bisa berlakukan ganjil-genap, tapi bukan berarti itu akan dilakukan. Jadi baca lengkap di situ bahwa bila ganjil-genap dilakukan maka akan ada surat keputusan gubernur. Selama belum ada surat keputusan gubernur maka tidak ada ganjil-genap," kata Anies di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020).

Anies menuturkan peraturan ganjil-genap akan diberlakukan bila dipandang perlu untuk mengendalikan masyarakat. Namun, bila dianggap belum diperlukan, ganjil-genap tidak diterapkan.

"Kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk, di luar rumah karena ternyata yang ke luar rumah lebih banyak dari yang bisa dikendalikan. Jadi selama belum ada kondisi yang mengharuskan pengendalian jumlah penduduk di luar, dan selama belum ada surat keputusan gubernur, maka tidak ada ganjil-genap," kata Anies.

Anies menyebutkan terdapat dua hal yang akan menjadi parameter ditetapkannya ganjil-genap. Tak hanya itu, Anies juga menyebut, dalam menetapkan, pihaknya akan melihat perkembangan jumlah kasus selama masa PSBB transisi.

"Jadi gini, ada dua, satu emergency break, satu ganjil-genap, dua-duanya untuk pengendalian. Tapi kita akan lihat jumlah kasus, kita akan lihat jumlah orang bepergian dari situ nanti bila diperlukan baru digunakan, bila tidak diperlukan ya tidak tidak digunakan," kata Anies.

"Sama seperti PSBB, bila wabahnya ternyata meningkat, jumlah kasus bertambah, maka diterapkan PSBB. Jadi bukan berarti kalau ada dalam aturan pasti dilaksanakan pasti digunakan," sambungnya.

Anies menegaskan sampai saat ini ganjil-genap di Jakarta belum diberlakukan kembali. Hal itu masih dilakukan untuk terus menekan angka penularan virus Corona.

"Bahkan saya harus garis bawahi sejak 15 Maret ganjil-genap di Jakarta ditiadakan. Tujuannya apa, supaya potensi penularan di kendaraan umum bisa dikurangi. Nah peniadaan ganjil-genap itu belum berubah sampai sekarang," ungkapnya.

Berikut isi pasal 17 dan 18 terkait aturan ganjil-genap dalam Pergub nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif:

Pasal 17
(1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Masa Transisi.

(2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas;
b. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dan kapasitas kendaraan; dan
c. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street)

Pasal 18
(1) Kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap,
b. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan
c. nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua).

(2) Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara PT
Indonesia;
b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;
c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
e. kendaraan Pejabat Negara;
f. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;
g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas
h. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;
J. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut
pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan
Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan
k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan.

(3) Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Dalam hal ditetapkan Keputusan 'Gubernur mengenai kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap, Dinas Perhubungan menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap.

Simak video 'Motor Kena Ganjil-Genap Selama PSBB Transisi, Setuju Nggak?':

(dwia/fjp)