Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti banjir rob yang terjadi di sejumlah wilayah di Pesisir Jakarta Utara. PDIP menilai minimnya pengawasan Pemprov DKI terhadap tanggul yang ada sebagai penahan abrasi.
"Karena tidak ada kontrol terhadap tanggul yang ada. Sehingga jebol dinas SDA kelabakan, kesiapan tidak ada," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, ketika dihubungi, Minggu (7/6/2020).
Gembong menyamakan kasus banjir rob ini dengan banjir yang terjadi di awal tahun 2020. Menurutnya tidak ada kesiapan, sehingga tergagap-gagap ketika peristiwa datang.
"Kasus ini hampir sama dengan banjir pada awal tahun 2020, semua tergagap-gagap, padahal tanggul itu bisa dicegah, apabila kontrol dari SDA dilakukan secara periodik," ujarnya.
Banjir rob menggenangi permukiman di beberapa wilayah pesisir Jakarta Utara sejak Kamis (4/5) malam. Hingga Minggu malam banjir masih terjadi bahkan tidak hanya berdampak ke permukiman warga pesisir pelabuhan saja, tapi juga ke kompleks perumahan Pantai Mutiara dengan ketinggian 70-100 cm.
Diduga banjir terjadi karena ada faktor jebolnya tanggul. Salah seorang warga, Yusud, membenarkan banjir terjadi karena tanggul jebol. Dia mengatakan peristiwa ini bukan terjadi yang pertama kali.
"Keluarnya air hanya satu titik, di pojokan pintu keluar belakang, cuma karena besarnya banjir air rob, akhirnya si tanggul yang di bawahnya jebol, nggak kuat nahan rob itu," kata Yusud saat ditemui di lokasi, Sabtu (6/6).
(eva/lir)
