Gerindra DKI soal Motor Kena Ganjil-Genap: Transportasi Umum Harus Ditambah

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 07 Jun 2020 09:34 WIB
Seknas BPN Prabowo-Sandiaga Uno, M Taufik memberikan keterangan terkait ribuan form C1 yang disebut untungkan kubu 02. Seperti apa keterangannya?
Foto: M Taufik (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta angkat bicara soal kebijakan sepeda motor dikenakan ganjil-genap saat masa PSBB transisi. Gerindra meminta kebijakan itu juga dibarengi dengan penambahan armada angkutan umum.

"Ya kan harus ditambah, semua gini, semua transportasi umum karena kapasitasnya dikurangi 50%, maka caranya harus menambah gerbong, menambah armada, begitu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik saat dihubungi, Sabtu (6/6/2020).

Namun, Taufik meyakini kebijakan motor dikenakan ganjil-genap hanya pada saat PSBB untuk masa transisi. Setelah PSBB, Taufik menilai kebijakan motor kena ganjil-genap akan dihapus.

"Kan nanti waktu selesai PSBB saya kira enggak itu (motor kena ganjil-genap. Itukan sekarang kena ganjil-genap, nanti saya kira waktu (selesai) PSBB saya kira motornya nggak kali ya, seperti semula. Jadi PSBB nya dicabut, baru kembali seperti semula," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Dalam pergub tersebut diatur terkait pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan motor dan mobil.

"Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 ayat 1 Pergub Nomor 51 Tahun 2020 seperti dikutip detikcom, Jumat (5/6).

Pada Pasal 17 ayat 2 juga dibahas terkait pembatasan pengguna moda transportasi umum massal diisi paling banyak 50 persen dari kapasitas kendaraan. Kemudian pengendalian parkir juga dilakukan pada luar ruang milik jalan.

Selanjutnya pada Pasal 18 juga diatur kendaraan roda dua dan roda empat bernomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan roda dua dan roda empat bernomor genap hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal genap.

"Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan nomor pelat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor pelat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua)," begitu bunyi Pasal 18.

Simak video 'Motor Kena Ganjil-Genap Selama PSBB Transisi, Setuju Nggak?':

(rfs/jbr)