Motor Kena Ganjil Genap di Masa PSBB Transisi DKI, Pengamat: Tak Realistis

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 07 Jun 2020 06:10 WIB
Perluasan sistem ganjil-genap mulai berlaku hari ini. Sejumlah polisi pun bersiaga di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat, untuk menindak pengendara yang melanggar
Rambu ganjil genap di salah satu sudut jalan di Jakarta (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Rencana menerapkan aturan ganjil-genap kepada pengguna sepeda motor pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dikritik pengamat transportasi. Rencana tersebut dinilai tidak realistis.

"Rencana roda dua akan dikenakan ganjil genap, sangat tidak realistis. Sebab sudah dilakukan pembatasan jumlah penumpang dan kendaraan angkutan umum," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Sabtu (6/6/2020).

Dia menilai penerapan ganjil genap pada masa PSBB tidak tepat karena aturan tersebut diterapkan untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan. Sementara di sisi lain, angkutan umum juga dibatasi mengangkut penumpang 50% dari total kapasitasnya agar bisa diterapkan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Edison meminta Pemprov DKI melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan instansi lain. Dia mengatakan tanpa koordinasi, aturan di lapangan bisa malah nantinya mempersulit warga.

"Seharusnya Pemprov DKI lebih dulu koordinasi dengan instansi lain sebelum membuat aturan yang baru, terutama Polri sebagai instansi yang melakukan penegakan hukum. Sebab Polda Metro tidak pernah diajak bicara soal ganjil genap sepeda motor. Saya tanya Dirlantas Polda Metro, dia bilang nggak pernah bicara apapun soal itu," ujarnya.

"Aturan harus mempermudah warga, bukan justru menimbulkan kesulitan. Pemprov DKI jangan mencuri di tikungan dengan cara menyusupkan pasal ganjil genap untuk motor karena potensi memicu kekisruhan di lapangan antara petugas dengan warga," sambung Edison.

Ketua Komisi Litbang Dewan Transportasi Kota Jakarta, Prof Leksmono Suryo Putranto, juga menyoroti soal penegakan hukum. Dia mengatakan skema yang bersifat manual akan lebih sulit diterapkan di masa sulit seperti pandemi Corona.

"Selama ini untuk penegakan hukum ganjil genap untuk mobil yang pelat nomornya besar saja petugasnya terbatas. Sementara saat ini petugas juga disibukkan untuk memperhatikan misal pakai masker lah. Jadi apa sempat dan mampu mencermati ketertiban dalam ganjil genap di orang yang menggunakan sepeda motor yang pelatnya lebih kecil?" ujar Leksmono saat dihubungi terpisah.

Dia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan kembali bila sepeda motor dikenai aturan ganjil genap. Dia khawatir jika penegakan hukum tak kuat justru dikhawatirkan banyak terjadi pelanggaran.

Tonton juga 'Motor Kena Ganjil-Genap Selama PSBB Transisi, Setuju Nggak?':

[Gambas:Video 20detik]

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2