Global Landscapes Forum 2020: Indonesia Inspirasi bagi Dunia

Yudistira Imandiar - detikNews
Sabtu, 06 Jun 2020 17:46 WIB
Siti Nurbaya
Foto: KLHK
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan upaya perlindungan hutan dari perambahan dan langkah-langkah penegakan hukum tetap berlangsung selama masa pandemi COVID-19. Hal itu ia sampaikan saat berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit, Jumat (5/6/2020).

Sesi penutupan GLF Bonn 2020 yang bertajuk Building the Future We Want - Green Recovery from COVID-19 menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam. Dalam agenda tersebut turut dijelaskan langkah-langkah prioritas untuk "building back better" dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi, serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Siti menegaskan upaya Indonesia untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia menjabarkan, pengaturan carbon pricing saat ini tengah dibahas pada tingkat rapat kabinet. Penerimaan dari karbon selaras dengan langkah-langkah green economy suatu negara.

"Komitmen dan upaya kami bahkan lebih kuat dari sebelumnya, termasuk pengaturan carbon pricing yang sedang dalam godokan dan segera dibahas pada tingkat rapat kabinet," kata Siti dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2020).

Selain Menteri LHK, ada beberapa panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF. Salah satunya, yaitu Profesor Edward Barbier dari Colorado State University. Ia memaparkan, ada tiga kebijakan utama yang merupakan strategi jangka panjang untuk menjadi solusi iklim di negara berkembang.

Tiga kebijakan tersebut, antara lain menghilangkan subsidi bahan bakar fosil dan merealokasikannya untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan, menghilangkan subsidi irigasi dan merealokasikannya untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dan penyediaan air minum, dan mengenakan pajak karbon.

Inger Andersen dari UNEP menambahkan, stimulus ekonomi dapat diarahkan pada upaya-upaya menuju ke arah perbaikan lingkungan dan kelestarian alam, terutama konservasi keanekaragaman hayati. Menurutnya, keseimbangan alam salah satunya ditentukan oleh keanekaragaman hayati. Untuk itu diperlukan komitmen untuk menjaga keanekaragamana hayati menuju masa depan yang lebih hijau.

Menurut Yugratna Srivasta yang merupakan perwakilan UN Major Groups, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang mendorong pada kehidupan yang lebih ramah lingkungan, karena kondisi kenormalan yang lalu sudah tidak dapat diterapkan akibat pandemi COVID-19.

Siti turut menyinggung ihwal pengembangan lahan pertanian untuk memproduksi pangan. Ia memandang, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan mesti dikelola dengan baik.

"Oleh karena itu, pendekatan dan pemenuhan syarat budidaya, syarat manajemen atau pengelolaan, dan syarat konservasi secara tepat menjadi langkah sangat penting untuk dipraktikkan dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan," jelas Siti.

"Pandemi COVID merupakan persoalan multi-facet dan perlu ditangani dengan penegasan orientasi pembangunan berkelanjutan, inklusif, seraya membangun kohesi sosial masyarakat dalam solidaritas global," katanya mengakhiri pembicaraan.

(mul/mpr)