Demi Kelancaran Pilkada 2020, Mendagri Minta Daerah Segera Cairkan NPHD

Demi Kelancaran Pilkada 2020, Mendagri Minta Daerah Segera Cairkan NPHD

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 06 Jun 2020 04:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal lockdown yang akhir-akhir ramai dibicarakan. Apalagi setelah beberapa daerah menerapkan local lockdown. Menurut Tito, bagaimana seharusnya kepala daerah bersikap dan mengambil kebijakan?
Foto: 20detik
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Sehingga, tahapan pemilu tidak terganggu.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito, dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020).

Tito meminta kebijakan itu dalam rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (05/06).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mendagri meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 bisa berimbas pada stabilitas politik nasional.

"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," kata Tito.

ADVERTISEMENT

Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni. Mendagri meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama.

"Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan tahapan dari yang tertunda bulan Maret lalu, menuju 9 Desember. Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi, kalau itu dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari," kata Tito.

"Otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," sambungnya.

Halaman 2 dari 2
(aik/aik)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads