Minta Maaf, Djoko Edhi Berpeluang Batal Di-recall
Kamis, 22 Des 2005 15:38 WIB
Jakarta - Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman telah meminta maaf kepada kader dan simpatisan PAN. Dia juga masih mempunyai peluang agar batal dipecat dari DPP PAN dan di-recall dari DPR. Jadi hanya gertakan?Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan, rapat harian DPP PAN yang memutuskan memecat dan me-recall Djoko, Rabu (21/12/2005) malam, baru merupakan proses. Keputusan akhirnya berada pada rapat pleno DPP PAN yang akan digelar akhir Januari 2006. "Djoko masih bisa melakukan pembelaan dalam rapat pleno DPP PAN. Rapat pleno bisa saja tak menindaklanjuti rapat harian DPP PAN. Kalau pun nanti dia dipecat masih bisa mempersoalkan ke badan arbitrase PAN," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/12/2005). Meski masih ada peluang bagi Djoko, Zul menegaskan, pemecatan dan pe-recall-an Djoko bukan gertakan. "Ini bukan gertakan. Yang jelas kalau kader partai dianggap sungguh-sungguh sudah melanggar bisa di-recall," kata Zul.Zul menuturkan, DPP PAN sudah dua kali memberikan surat peringatan kepada Djoko. Bahkan sebelum 2 hari berangkat ke Mesir, DPP telah mewanti-wanti Djoko agar tidak membicarakan masalah judi karena bagi PAN masalah judi sudah selesai dsn tidak perlu didiskusikan.Djoko sendiri, kata Zul, sebelum berangkat ke Mesir sudah mengakui ingin membuat naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjudian. Djoko sangat antusias apalagi syarat pengajuannya mudah. Cukup mendapat dukungan 13 orang sudah bisa mengajukan RUU tersebut. "Inilah yang membuat citra PAN buruk di hadapan konstituen. Tapi yang jelas Djoko sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada seluruh pengurus kader dan simpatisan PAN. Ia menyadari kekeliruannya. Mungkin karena masih baru dan belum berpengalaman," jelas Zul.Rapat tadi malam, menurut Zul, tidak menyinggung keberadaan surat izin yang dikantongi Djoko yang diteken Ketua FPAN Abdillah Toha dan Wakil Ketua Komisi III Mulfahri Harahap. "Kita hanya membicarakan masalah substansi, tapi tak bicara masalah prosedur. Tentunya itu nanti urusan fraksi," katanya.
(iy/)











































