.webp)
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta aturan ganjil-genap tidak diterapkan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. PAN mengkhawatirkan bahwa protokol kesehatan tidak diterapkan di angkutan sehingga berimbas pada penularan virus Corona.
"Jadi menurut kami jangan dulu. Kalau semua masyarakat beralih ke moda transportasi umum otomatis tekanan kepada transportasi umum kebutuhannya tinggi yang kita takutkan malah tidak terjadi protokolnya," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda saat dihubungi, Kamis (4/6/2020).
"Kita fraksi PAN ingin ditinjau dulu lah (aturan ganjil-genap), jangan dulu lah diberlakukan," imbuhnya.
Namun jika Pemprov DKI tetap menerapkan aturan ganjil-genap, PAN menyebut angkutan umum harus memadai. Serta adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Poinnya di situ kalau kemudian ganjil genap diberlakukan, pemprov harus menyediakan angkutan umum yang memadai, yang bisa mengangkut masyarakat dengan protokol," ungkapnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi dan memutuskan apakah ganjil-genap akan diberlakukan kembali atau tidak. Keputusan itu akan diambil dalam satu minggu ke dapen.
"Kebijakan ganjil-genap saat ini tidak diberlakukan, akan dilakukan pemantauan terhadap kondisi lalu lintas dalam satu minggu ke depan sebagai bahan evaluasi kebijakan ganjil-genap selanjutnya," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Kamis (4/7).
Menurut Syafrin, bahan evaluasi bukan hanya soal kepadatan kendaraan yang ada di Jakarta. "Kami akan lakukan evaluasi secara komprehensif," ucap Syafrin.
Baca juga: Kenapa Bogor Belum Terapkan New Normal? |
