60% Responden Dipungli Polisi

Jakarta - Mengapa gaji polisi, termasuk Kapolri, perlu dinaikkan? Penyebabnya, gaji yang rendah menyebabkan pungli di kantor-kantor polisi menggila. Bayangkan, 60% responden yang disurvei Indonesia Police Watch (IPW) -- lembaga yang rajin menyoroti kinerja polisi -- mengaku jadi korban pungli polisi."Para respoden mengatakan, umumnya mereka dipungli dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), pengurusan SIM, STNK, BPKB, laporan kehilangan, dan lainnya," ungkap Neta S Pane, Ketua Presidium IPW, dalam rilisnya pada detikcom, Kamis (22/12/2005).Survei IPW bertajuk "Gaji Yang Pantas Bagi Polisi" dilakukan terhadap 5.000 responden di 5 kota besar di Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.Setiap kotanya 1.000 responden. Perinciannya, 300 di antaranya anggota polisi dan 700 masyarakat biasa. Responden terdiri dari berbagai golongan maupun tingkat pendidikan. Survei dilakukan mulai Oktober hingga November 2005.Polisi Dipungi PolisiPungli tidak hanya menimpa anggota masyarakat. Polisi juga jadi korban polisi. "Ironisnya, dari 1.500 anggota polisi yang menjadi responden, sebanyak 55 persen mengaku pernah dipungli polisi," kata Neta.Para responden anggota polisi umumnya mengatakan, mereka dipungli oleh atasannya sendiri dengan sistem setoran. Alasannya, untuk biaya operasional.Dan karena tingginya tingkat pungli itu, kata Neta, baik anggota masyarakat maupun anggota Polri mengatakan setuju dengan kenaikan gaji polisi, terutama Kapolri. Namun, mereka meminta pengawasan terhadap kinerja Polri dilakukan secara ketat. Soalnya, selama ini sistem pengawasan di kepolisian dinilai tidak maksimal.Neta menuturkan, meski reformasi Polri sudah bergulir selama enam tahun tapi masyarakat masih saja mengeluhkan kinerja aparat kepolisian. Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Polri masih sangat minor. "Polri masih dinilai tidak tepat waktu atau lamban. Penanganan perkara masih berorientasi pada upaya-upaya untuk mendapatkan uang. Aparat Polri masih bersikap arogan, tidak sopan, dan militeristik. Selain itu tidak ada mekanisme akuntabilitas terhadap kinerja Polri," urai Neta. (nrl/)