Respons Vonis soal Blokir Internet Papua, Menkominfo Siapkan Langkah Hukum

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 18:47 WIB
Menkominfo Johnny G Plate
Menkominfo Johnny G Plate. (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Menkominfo, divonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan pihak pemerintah akan berkonsultasi soal upaya hukum lanjutan.

"Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," ujar Johnny lewat keterangannya, Rabu (3/6/2020).



Tergugat I dalam perkara ini adalah presiden, sedangkan tergugat II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 adalah Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo diisi oleh Johnny G Plate.

"Saya belum membaca amar putusannya. Tidak tepat jika petitum penggugat dianggap sebagai amar putusan Pengadilan TUN tersebut. Kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat," ucap Johnny.

Lebih lanjut, Johnny menyebut belum menemukan dokumen pemerintah yang memblokir internet di Papua dan Papua Barat. Dirinya yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari Rudiantara juga tidak menemukan rapat Kominfo soal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

"Sejauh ini saya belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah tersebut. Dan juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut," kata Johnny.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3