DPR Sorot Kemenag Tak Berangkatkan Haji Padahal Saudi Belum Buat Keputusan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 15:00 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung MPR/DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai banyak agenda yang harus dibahas Kemenag bersama Komisi VIII DPR pasca-pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020. Hal-hal yang harus dibahas antara lain dana jemaah, baik yang berasal dari setoran jemaah maupun anggaran yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan haji, mekanisme sosialisasi kepada jamaah atas keputusan ini, dan implikasi-implikasi lainnya.

"Semua ini, jelas merupakan ranah kebijakan yang harus dibahas oleh Komisi VIII DPR RI sebagaimana UU Haji dan Umroh dan UU MD3," kata Ace.

Dengan sikap sepihak yang dilakukan Kementerian Agama, Komisi VIII melihat apa yang dilakukannya jelas tidak menghargai peran masing-masing institusi negara. "Sebab, kebijakan pembatalan haji ini, kebijakan lanjutannya sangat terkait dengan kebijakan yang akan diambil bersama Komisi VIII DPR RI," imbuh dua.

Komisi VIII DPR masih akan melakukan rapat internal untuk menyikapi dan menyusun langkah-langkah yang tepat. Ini dilakukan agar para calon jemaah haji yang tidak berangkat tetap tenang dan dapat menerima keputusan ini.

Selain itu, Ace menilai seharusnya Kemenag RI berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pembatalan haji 2020. Dia ingin kebijakan yang diambil tidak jadi masalah di kemudian hari.

"Saya dari sejak awal mendorong agar Kementerian Agama terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi sehingga kebijakan yang diambil juga berdasarkan atas kondisi objektif yang dialami kedua negara dalam penanganan COVID-19 dalam hal penyelenggaraan ibadah haji ini," jelas Ace.

Halaman

(gbr/tor)