.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah memaklumi kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang meniadakan pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) tahun ini akibat pandemi COVID-19. Sedianya, ada sekitar 7.000 CJH asal Sulsel yang dijadwalkan berangkat haji tahun ini.
"Kita memaklumi bahwa kondisi ini (pembatalan) tidak menyenangkan kita semua, apalagi bagi mereka yang sudah direncanakan harus berangkat. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, apa yang diputuskan Kemenag juga untuk kepentingan kita semua," ujar Nurdin pada wartawan di sela kunjungan ke Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Maros, Selasa (2/6/2020).
Menurut Nurdin, keputusan Kemenag meniadakan pemberangkatan haji harus didukung demi mewujudkan Tanah Suci terbebas dari COVID-19. Dia mengatakan keputusan tersebut tak terlepas dari kondisi pandemi Corona saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang ibadah haji itu penting dan wajib bagi umat Islam yang mampu, tetapi dalam kondisi pandemi ini, kita harus mengambil hikmah bahwa dunia belum aman dari COVID-19. Kita juga harus mendukung Tanah Suci Mekah dan Madinah, bebas dari COVID-19," tambah Nurdin.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Sulsel Kaswad Sartono mengatakan penangguhan ibadah haji ini berlaku untuk seluruh kategori, seperti ibadah haji reguler dan haji khusus. Di Sulsel sendiri, ada 7.272 jemaah yang seharusnya berangkat tahun ini.
"Ini sebuah kebijakan yang diambil secara matang dan bijak. Dalam Undang-Undang Haji juga ada yang harus dilakukan pemerintah, yaitu pertama pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada jemaah," kata Kaswad.
(mna/jbr)
