Buya Syafii: Tak Bijak Kaitkan Pemakzulan Presiden dengan Kebebasan Berpendapat

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 13:11 WIB
Buya Syafii Maarif di rumahnya, Sleman, Kamis (15/8/2019).
Foto: Buya Syafii Maarif. (Usman Hadi/detikcom).
Jakarta -

Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif mengkritik webminar diskusi soal pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama). Menurut Buya, setiap elemen bangsa seharusnya saling bekerja sama di masa pandemi virus Corona (COVID-19) ini.

"Dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indonesia, kita semua perlu bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis," ungkap Buya Syafii dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020).

Keterangan tersebut dibagikan oleh mantan Direktur Maarif Institute, Fajar Riza Ulhaq kepada wartawan. "Itu adalah keterangan dari Buya Syafii. Beliau mempersilakan untuk dikutip," kata Fajar.

Kembali ke Buya Syafii. Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini menilai Mahutama tidak bijaksana lantaran menggelar diskusi soal pemakzulan terhadap presiden, apalagi hal tersebut dikaitkan dengan masalah konstitusional. Menurutnya, diskusi tersebut berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas," kata Buya.

"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah keberatan namanya dicatut dalam diskusi dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19' itu. Muhammadiyah meminta kepada semua pihak tidak mencatut nama organisasinya saat menggelar diskusi yang berkaitan dengan politik.

"Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19 apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh UU. Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Abbas Anwar dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah seperti dilihat, Selasa (2/6).

Tonton juga video 'Trump Lolos dari Pemakzulan, Fadli Zon: Mudah untuk Diprediksi!':

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2