Mendagri Revisi Pedoman New Normal ASN, Hapus Ketentuan soal 'Opang-Ojol'

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 12:42 WIB
Tarif baru batas bawah dan batas atas ojek online telah berlaku sejak Senin (2/9/2019). Tarif diatur berdasarkan zonasi.
Ilustrasi pengemudi ojek online saat mengangkut penumpang. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merevisi Kepmen Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemda. Dalam Kepmen Nomor 440-842 Tahun 2020, ketentuan soal pengoperasian ojek konvensional/ojek online dihapus.

Kepmen diteken Tito pada Minggu (31/5). Kepmen diteken pada hari yang sama saat pihak Kemendagri menerima Presidium Garda Indonesia guna mengklarifikasi soal pelarangan penggunaan ojol dan opang.

"Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini," tulis Diktum Kesatu Kepmendagri 440-842 Tahun 2020 seperti dilihat detikcom, Selasa (2/6/2020).



Ketentuan soal larangan opang dan ojol dihapus guna menghindari kesalahpahaman dan multitafsir di tengah masyarakat. Kemendagri mengatakan keputusan tersebut awalnya hanya berlaku terbatas bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan pemda, bukan untuk masyarakat secara luas.

"Makanya, daripada multitafsir banyak, dimultitafsirkan oleh publik secara luas, makanya atas saran dan petunjuk arahan Bapak Mendagri, kita lakukan revisi Kepmendagri itu," kata Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri.

Di samping itu, Kepmendagri diterbitkan sebagai langkah atau rujukan bagi para ASN dalam menghadapi tatanan normal baru di lingkungan Kemendagri maupun pemda, sehingga tidak untuk konsumsi publik.

"Intinya, sekali lagi, sebetulnya kepmendagri itu kita tujukan itu hanya untuk ASN. Sekali lagi, bukan untuk konsumsi publik. Gitu ya, dan itu pun sebetulnya itu kita tidak ada larangan," ujar Hudori.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2