Tidak hanya itu, lanjut Marten, warga yang akan masuk mal atau beraktivitas di luar wajib menggunakan masker. Selain itu, setiap warga yang akan masuk mal harus diperiksa suhu tubuh.
"Harus menjaga jarak. Kita ada aturan atau tandai tempat-tempat berdiri, antre, baik yang masuk dan keluar. Sarananya kita perbaiki dan kita tata, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Khusus untuk pasar, kita hanya akan buka satu pintu masuk untuk lebih membatasi atau mengatur pasar," papar Marten.
Namun, untuk sektor pendidikan, Pemkot Gorontalo masih melakukan kajian. Marten mengungkapkan, salah satu kendala jika sekolah kembali dibuka yakni jumlah siswa yang banyak.
"Kalau tentang anak sekolah ini sulit. Yang menjadi urusan pendidikan di kota itu ada TK, SD, dan SMP. Ini rata-rata anak di bawah umur, harus membutuhkan bimbingan dan pembinaan yang intensif. Jumlahnya anak sekolah sangat besar, ada 35 ribu, tambah guru-guru 2.000. Semua kita awasi dalam tempo yang sama dan protokol kesehatan susah ditaati karena jumlah yang banyak," terang Marten.
Sebelumnya, sebanyak 102 pemda diberi kewenangan menerapkan kenormalan yang baru atau new normal. Di Provinsi Gorontalo baru satu pemda yang diberi kewenangan tersebut, yakni Gorontalo Utara.
"Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19," demikian keterangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diinformasikan melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia, seperti dilihat detikcom, Minggu (31/5).
(zak/zak)
