Militer Disinyalir Alihkan Isu Separatis ke Teroris di Papua

Jakarta - Masuknya militer ke Papua disinyalir sebagai indikasi adanya pengalihan isu separatis menjadi isu teroris. Apalagi Densus 88 Antiteror sudah stand by di kampung-kampung yang dekat dengan perairan.Hal yang menimpa provinsi paling timur Indonesia itu diungkapkan Koordinator Aliansi Demokrasi untuk Papua Latifa Anung Siregar."Rata-rata satu kampung kini dijaga oleh 15 tentara," ungkap Latifa dalam diskusi hasil riset "Konflik dan Karakteristik di Papua" yang berlangsung di Gedung LIPI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (21/12/2005).Pernyataan Latifa itu sekaligus menanggapi pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar mengenai adanya perubahan pola terorisme dari aksi bom bunuh diri menjadi aksi penculikan terhadap pejabat-pejabat pemerintah.Menurut Latifa, hal itu digunakan untuk menakut-nakuti pemerintah lokal Papua, dan memaksa pemerintah lokal maupun DPRD memberikan dana yang lebih besar pada militer dengan alasan stabilitas keamanan.Apalagi Pemprov Papua dan Panitia Anggaran DPRD Papua mudah sekali mengucurkan dana yang diminta militer dengan alasan untuk pengamanan pilkada dan pengamanan pejabat sipil, sehingga sekarang ini banyak pejabat sipil Papua yang memiliki bodyguard dari kalangan militer."Jadi pernyataan Kepala BIN itu adalah pernyataan untuk menjustifikasi. Itu harus dicurigai, karena bisa saja dibuat dulu praktiknya, kemudian dikembangkan isunya seperti yang terjadi di Papua," katanya.Pengalihan isu ini juga dicurigai sebagai salah satu upaya menghindari pengadilan HAM oleh militer. "Mereka bisa dengan mudah membunuh masyarakat Papua dengan tuduhan terorisme, sehingga dengan alasan itu memungkinkan mereka lepas dari jerat pengadilan HAM," ujarnya. (umi/)