Ke Menko PMK & Mensos, Ridwan Kamil Laporkan Distribusi Bansos 80%

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 29 Mei 2020 19:22 WIB
Monitor pembagian bansos
Foto: Pemprov Jabar
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara melakoni kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir dan Juliari didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memantau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial (Bansos), dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).

Kedua menteri bersama kang Emil menyaksikan pendistribusian bantuan-bantuan sosial tersebut di dua tempat, yakni Kantor Pos Indonesia Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan dan Kantor Desa Margalaksana Kecamatan Cipendeuy.

Dalam agenda tersebut, Kang Emil menyampakan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penyaluran bantuan kepada warga Jabar. Ia menjelaskan, proses penyaluran BST dan sembako sudah berjalan baik dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan COVID-19.

"Dengan menerapkan jaga jarak serta menyediakan hand sanitizer," kata Kang Emil dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2020).


Sementara itu, Muhadjir mengungkapkan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program bansos di daerah agar tersalurkan kepada yang berhak sesuai target yang sudah ditetapkan.

Menurutnya, penyaluran bansos di wilayah Jawa Barat (Jabar) secara umum sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ia memaparkan, penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk Jabar sudah mencapai 80 persen.

"Semula untuk Jawa Barat paling lambat awal Lebaran baru 27 persen, tapi sekarang sudah 80 persen," imbuh Muhadjir.


Ia menambahkan, kendala dalam pendistribusian bansos di Jabar bisa dimaklumi, mengingat wilayah yang cukup luas dengan lebih dari 5.000 desa/ kelurahan. Beberapa di antaranya berada di daerah pelosok dengan medan yang cukup sulit.

Muhadjir mengatakan pemerintah juga akan memperhatikan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, asalkan menemuhi syarat dan tidak mengada-ada. Pemerintah, kata dia, memperpanjang penyaluran bansos tunai dan sembako di masa pandemi COVID-19 ini hingga Desember 2020, dengan ketentuan Bansos yang disalurkan mulai April hingga Juni 2020 bernilai Rp 600 ribuper kepala keluarga.

Sementara itu, bansos di Juli-Desember nilainya akan berkurang menjadi Rp 300 ribu. "Begitu juga mereka yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang baru (miskin baru) akan terlebih dahulu didata RT/RW.

Bagi yang memenuhi syarat dan akan dipermanenkan, dimasukkan ke DTKS. Tapi untuk mereka yang terdampak COVID-19 tapi kemudian (ekonominya) bisa pulih, akan dapat (bansos) sampai Desember saja," ungkap Muhadjir.

Di samping itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihaknya menemui sejumlah kendala di lapangan terkait penyaluran bansos, salah satunya yakni masalah akurasi data di awal-awal penyaluran program.

Namun, lanjut dia, kendala tersebut saat ini bisa ditangani berkat koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota. Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dalam penyaluran bansos.

"Jika dalam penyaluran BST dan sembako ada kendala penerima, tinggal diperbaiki oleh Pemda data penerima agar tahap berikutnya lebih tepat sasaran," kata Juliari.

(mul/ega)