PKB menilai tatanan normal baru atau new normal mau tidak mau harus segera dipersiapkan pemerintah. Hal itu berkaitan dengan tatanan kehidupan dan kebiasaan baru usai pandemi virus Corona baru (COVID-19).
"Jadi sebenarnya tatanan baru, kenormalan baru ini memang mau tidak mau harus dipersiapkan dengan utuh. Karena memang setelah COVID ini banyak hal yang akan berubah dalam kebiasaan, dalam tatanan, dan juga dalam aturan yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia," kata Ketua DPP PKB Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).
"Oleh sebab itu, mau kapan pun itu (normal baru) akan dilaksanakan, itu harus diprioritaskan untuk dipersiapkan," imbuhnya.
Menurut Ninik, new normal bukanlah solusi, tapi suatu keharusan dalam menghadapi pandemi virus Corona. Wakil Ketua Komisi IX itu menilai tak ada pilihan lain selain mempersiapkan kehidupan normal yang baru.
"Saya tidak bilang baik, tapi no choice, ini harus segera dipersiapkan. Ini kenormalan baru ya, bukan herd immune. Ini bukan solusi, tapi keharusan," tegasnya.
Selain itu, menurutnya, tatanan normal baru yang disiapkan pemerintah juga perlu memperhatikan lingkungan pesantren. Ninik meminta pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana di pesantren agar bisa memenuhi protokol kesehatan, termasuk soal physical distancing.
"Karena bagaimana pun kita sejarahnya pesantren memiliki sejarah yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Pesantren kontribusinya dalam hal pendidikan juga tidak sedikit, dalam kemenangan Jokowi juga kontribusinya luar biasa. Oleh sebab itu, dalam membangun skema new normal ini, kenormalan baru ini, salah satu yang harus dipikirkan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ini yakni pesantren," ujar Ninik.
Di sisi lain, Ninik menilai pelaksanaan new normal tak hanya memperhatikan soal kesehatan dan ekonomi, tapi juga pendidikan. Pendekatan yang digunakan pun menurutnya juga harus memperhatikan sisi budaya dan keagamaan.
"Pendekatan yang harus dipakai Jokowi jangan hanya sisi militer saja. Ada sisi budaya, ada sisi keagamaan yang juga harus dilibatkan. Pada sebagian masyarakat ada yang nurut dibilangin kiai, tapi tidak nurut dibilangin polisi," ujarnya.
