Menteri Edhy Urai Filosofi Regulasi Budidaya Lobster

Mega Putra Ratya - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 22:06 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo
Foto: dok KKP
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan latar belakang terbitnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Menurutnya, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua kutub yang bisa disatukan.

"Pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan adalah dua kutub yang harus kita satukan," kata Menteri Edhy, Kamis (28/5/2020).

Edhy menyampaikan itu saat membuka seminar daring bertajuk "Budidaya Lobster di Indonesia: Prospek, Peluang Bisnis dan Tantangan Pengembangannya" yang diselenggarakan oleh Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Di hadapan 1.000 peserta seminar tersebut, Edhy menjelaskan regulasi itu berawal dari pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR, dia mendengar berbagai keluhan masyarakat pesisir selama kurun waktu 2014 - 2019, terutama masyarakat yang terdampak larangan pemanfaatan benih lobster untuk budidaya.

"Lima tahun sebelum jadi menteri saya mendengar langsung keluhan masyarakat pesisir, dari Sabang sampai Merauke, banyak yang mengeluh ke DPR. Semangat awalnya sebenarnya saya ingin menghidupkan kembali lapangan kerja mereka," urai Edhy.

Atas dasar tersebut, Edhy kemudian membentuk tim dan melakukan kajian publik, kajian akademis serta melihat langsung ke lapangan. Bahkan, Menteri Edhy juga melakukan pengecekan ke Unversitas Tasmania, tempat penelitan lobster di Australia.

Hasilnya, dia menemukan adanya manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari komoditas lobster tanpa harus menghilangkan faktor keberlanjutannya. Sebagai gambaran, disebutkan bahwa di Universitas Tasmania lobster bisa menghasilkan hingga empat juta telur selama musim panas yang berlangsung selama empat bulan, atau sejuta telur perbulan.

"Ini lah yang semakin meyakinkan saya bahwa dalam rangka membangun industri lobster di Indonesia adalah keharusan dan suatu hal yang tepat. Memang ada kekhawatiran, makanya ada kontrol pengawasan komunikasi dua arah," jelasnya.

Karenanya, Edhy memastikan regulasi terkait budidaya lobster sebagai kebijakan yang terukur dan terkendali. Sebagai pengandaian, jika ada 100 juta benih lobster yang diambil oleh masyarakat dan dijual dengan harga Rp5000, maka akan muncul perputaran uang sebesar Rp500 miliar.

"Hakekat peraturan ini sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Syarat Ketat untuk Ekspor

Terkait beleid ekspor benih di Permen KP nomor 12 tahun 2020, Menteri Edhy memastikan bahwa dirinya tetap mengutamakan aspek budidaya. Hal ini ditunjukkan melalui syarat ketat seperti sebelum mengekspor, siapapun harus melakukan budidaya terlebih dahulu.

Sementara untuk pembudidaya, Edhy juga mewajibkan mereka untuk melakukan restocking ke alam sebesar 2 persen dari hasil panennya.

"Ini aturan yang kita buat akan ada pemantauan dan pengawasan, setahun ada pemantauan dan evaluasi ke depan," tegas Menteri Edhy.

Karenanya, melalui seminar daring, Edhy mengajak berbagai pihak untuk turut terlibat dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan-masukan di sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, dengan banyaknya pengawasan dan masukan, jajarannya bisa menjadi lebih berhati-hati sekaligus memudahkan langkah dalam mengambil kebijakan, terutama di bidang budidaya.

"Semakin banyak yang mengawasai semakin hati-hati kita. Saya ingin semua kampus ikut terjun menyikapi mencari jalan keluar bagaimana menentukan langkah perikanan budidaya di Indonesia bisa hidup kembali," sambungnya.

Selain itu, Edhy juga mengaku terbuka bagi siapapun yang ingin terjun di komoditas lobster. Kendati terbuka, dia memberikan catatan seperti, pelaku usaha harus bisa mepresentasikan sebaran lokasi pekerjaannya, jangkauan pelibatan nelayan, serta harga beli ke nelayan itu.

"Ini sudah kita wujudkan dalam bentuk juknis, dalam waktu dekat akan ada peraturan pemerintah yang menetapkan ini menjadi PNBP di sektor kelautan dan perikanan," jelasnya.

(ega/mpr)